Berita

Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia/RMOL

Hukum

Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia Desak KPK Turun Tangan Ungkap Kasus Korupsi PT ASABRI

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 15:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah orang yang mengatasnamakan dari Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia (Komahi) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar dan menangkap pelaku korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Koordinator lapangan Komahi, Andi mengatakan, dugaan korupsi di PT ASABRI yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD harus ditindaklanjuti.

"Masalah ini tak kalah fantastisnya dengan Jiwasraya, jika memang terjadi korupsi di tubuh PT ASABRI seperti yang dimaksud oleh Menko Polhukam Mahfud MD, maka kami dari Koalisi Mahasiswa Hukum Indonesia meminta kepada seluruh lembaga yang berwenang untuk segera menuntaskan korupsi di PT ASABRI tersebut," ucap Andi saat aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/1).

Selain itu, Komahi kata Andi mendesak agar Ketua KPK Firli Bahuri untuk tidak tinggal diam terhadap kasus yang merugikan keuangan negara hingga belasan triliun rupiah.

"Kami minta Ketua KPK Bapak Firli Bahuri harus bisa segera bertindak untuk menangkap pelaku korupsi di PT ASABRI. Bapak Fikri jangan menutup mata, jangan menutup telinga terhadap kasus korupsi ini," tegasnya.

Dalam aksi ini, Komahi memiliki tiga tuntutan. Pertama, mereka meminta kepada pihak KPK, Kejaksaan Agung maupun Polri untuk memanggil dan mengadili Direktur Utama dan jajaran Komisaris PT Asabri karena diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara triliun rupiah.

"Dua, meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia segera mengaudit seluruh BUMN salah satunya PT ASABRI dan meminta kepada KPK untuk segera membongkar dan menangkap pelaku-pelaku korupsi di PT ASABRI," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya