Hiperealitas Kerajaan Fiktif

MUNCULNYA Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire di negara ini seakan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Ada yang sekadar berkomentar, ada yang menjadikannya bahan kritik untuk membuktikan ketidakhadiran negara dalam kondisi sosial-ekonomi, dan tentu saja ada yang diam-diam nostalgia dengan Indonesia pada zaman kejayaan sebelum dikuasai koloni. Membayangkan zaman keemasan akan masa silam kembali hadir.

Ada imajinasi kolektif masyarakat yang belum selesai di situ. Yang kini dipupuk oleh kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Imajinasi menjadi titik lebur dari kondisi ekonomi dan sosial yang buruk.

Ketika ilmu pengetahuan terus berkembang tapi gagal menepati janjinya untuk membawa kondisi umat manusia ke arah yang lebih baik. Perang, kebakaran hutan yang masif, pengungsi terlantar, dan masalah lain yang tak terhindarkan. Rasanya lebih mudah membayangkan dunia ini di ujung kepunahan.

Sosiolog yang juga terkenal dengan pemikiran post-modern Jean Baudrillard, menyatakan masyarakat saat ini tidak lagi didominasi oleh produksi, tetapi didominasi kepada media dan siberanertika serta industri. Baudrillard menggambarkan dunia ini sebagai hipperealitas, atau sebuah kepalsuan yang dikonsumsi sebagai kenyataan.

Baudrillard mendeskripsikannya dengan simulasi dan simulacra. Simulasi menjadi gambaran dari suatu hal yang lebih penting dari obyek itu sendiri. Simulacra menjadi duplikat yang tidak pernah ada, sehingga mengaburkan fakta dan duplikat itu sendiri.

Dalam konteks kerajaan fiktif, media baru jadi jembatan simulasi yang coba dibangun oleh si pembangun kerajaan. Televisi misalnya, banyak menghadirkan tokoh yang kontroversial untuk menaikkan rating. Tidak peduli, apakah tokoh tersebut memberikan efek baik atau tidak untuk masyarakat.

Bahkan, bila pun seseorang banyak terekspos dengan kasus negatif, asalkan bisa mendatangkan keuntungan, pasti bisa mendapatkan panggung di televisi. Media daring tertentu pun, dengan terang-terangan memilih angle pemberitaan dengan asas clickbait.

Paparan tersebut yang akhirnya menggiring masyarakat kita, yang menjadi pelaku dan korban dari penipuan berkedok kerajaan tersebut, terhadap kondisi Simulacra, dimana perspektif kelompok masyarakat yang menderita kekaburan akan hal yang sebenarnya tidak pernah ada.

Barangkali, bagian dari negara yang bertanggung jawab atas filter konten media harus mengkaji ulang nilai-nilai yang mereka lewatkan sehingga telah memulai dan memperuncing kondisi kekaburan ini. Sebab, hiperealitas yang terjadi juga berjalan beriringan dengan gejala situasi pasca-kebenaran alias post-truth.

Keduanya bagai sahabat lama yang bertemu kembali untuk mewujudkan visi yang sama, yaitu sebuah kondisi masyarakat yang menampik kenyataan karena hidup di dalam dunianya sendiri. Meskipun tidak semua kondisi post-modern seperti sekarang membawa kerugian.

Menurut Franz Dahler, postmodernisme memiliki segi positif, yaitu keterbukaan untuk kebhinekaan masyarakat, untuk toleransi, perlawanan terhadap monopoli, dominan agama, aliran dan ideologi tertentu (Jalaluddin, 2013: 67).

Artinya, karena dalam postmodernisme segala hal tidak bersifat mutlak, maka bisa menggiring kita pada penyadaran akan sebuah rezim yang coba melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politiknya. Sebab sebuah kesadaran memberikan kesempatan untuk mencurigai semua cerita besar (Zaprulkhan, 2006: 323-324).

Sekarang, bila dalam modernisme menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai nilai kebenaran absolut. Maka masyarakat post-modern menganggap ilmu pengetahuan adalah bersifat subyektif, sehingga penganut post-modern tidak akan mengakui adanya nilai rasionalitas universal dan mutlak. Sekarang tanyakan pada diri kita sendiri, dimana nilai-nilai kita berada?

Dinda Lisna Amilia

Penulis adalah Pengajar di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) di Surabaya