Keputusan DPR RI yang memilih membentuk panitia kerja (Panja) dalam kasus Jiwasraya disayangkan oleh ekonom, Salamuddin Daeng.
Menurutnya, kasus yang merugikan negara sebesar Rp 13,7 triliun ini seharusnya bisa diberedel DPR melalui panitia khusus (Pansus) seperti desakan yang sebelumnya mencuat.
"Panja penting dibentuk DPR dalam rangka menuntaskan kasus skandal dugaan korupsi Jiwasraya. Tapi jika pansus, maka itu lebih baik karena bisa melibatkan lintas komisi di DPR RI," kata Salamuddin Daeng kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/1).
Terkait dengan sikap DPR ini, khususnya Komisi VI yang memilih membentuk panja, maka diharapkan tak hanya dibentuk untuk kasus Jiwasraya semata, melainkan beberapa kasus serupa.
"Namun ini sudah kadung dibentuk panja. Sekarang, DPR juga harusnya membentuk panja lain yang masalahnya tidak kalah penting, yakni masalah dugaan korupsi dana Taspen, dana haji, dana pensiun PNS, dana pensiun karyawan BUMN, dana ASABRI," tegasnya.
"Panja juga harus dibentuk untuk kasus perusahaan asuransi seperti Bumiputera yang dalam waktu tidak lama lagi akan meledak satu per satu. Kejadian secara umum mirip kasus Jiwasraya," sambungnya.
Bagi ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini, langkah-langkah tersebut penting bagi DPR untuk memulihkan kredibitasnya di mata rakyat yang mulai merosot.
"Selama lima tahun ke belakang, DPR tidak lagi bergigi di hadapan pemerintah, sementara DPR sebelumnya ada jejak keberhasilan dalam membentuk Pansus Century," tandasnya.
