Wacana pemerintah menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat mengingat subsidi gas melon tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di manapun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau,†ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).
Alih-alih menaikkan harga, jelasnya, lebih penting pemerintah mengawasi distribusi gas 3 kg sesuai peruntukannya. Bukan tanpa sebab, ia mengamini bahwa saat ini masih banyak pelanggaran, yakni masyarakat tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg.
“Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau," sambungnya.
Di sisi lain, ia paham data rakyat miskin milik pemerintah masih belum akurat. Banyak masyarakat berada pada kondisi rentan miskin yang juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan, seperti pelaku usaha kecil.
Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta Presiden Joko Widodo berpikir matang-matang soal kemungkinan menaikkan harga LPG 3 kg.
"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu," demikian Jazuli.
