Berita

Ilustrasi gas LPG/Net

Politik

PKS: Pak Jokowi, Jangan Tambah Beban Rakyat Dengan Naikkan LPG

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 23:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pemerintah menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat mengingat subsidi gas melon tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di manapun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).


Alih-alih menaikkan harga, jelasnya, lebih penting pemerintah mengawasi distribusi gas 3 kg sesuai peruntukannya. Bukan tanpa sebab, ia mengamini bahwa saat ini masih banyak pelanggaran, yakni masyarakat tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg.

“Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau," sambungnya.

Di sisi lain, ia paham data rakyat miskin milik pemerintah masih belum akurat. Banyak masyarakat berada pada kondisi rentan miskin yang juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan, seperti pelaku usaha kecil.

Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta Presiden Joko Widodo berpikir matang-matang soal kemungkinan menaikkan harga LPG 3 kg.

"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu," demikian Jazuli.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya