Berita

Ilustrasi gas LPG/Net

Politik

PKS: Pak Jokowi, Jangan Tambah Beban Rakyat Dengan Naikkan LPG

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 23:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pemerintah menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat mengingat subsidi gas melon tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di manapun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).


Alih-alih menaikkan harga, jelasnya, lebih penting pemerintah mengawasi distribusi gas 3 kg sesuai peruntukannya. Bukan tanpa sebab, ia mengamini bahwa saat ini masih banyak pelanggaran, yakni masyarakat tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg.

“Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau," sambungnya.

Di sisi lain, ia paham data rakyat miskin milik pemerintah masih belum akurat. Banyak masyarakat berada pada kondisi rentan miskin yang juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan, seperti pelaku usaha kecil.

Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta Presiden Joko Widodo berpikir matang-matang soal kemungkinan menaikkan harga LPG 3 kg.

"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu," demikian Jazuli.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya