Berita

Ilustrasi gas LPG/Net

Politik

PKS: Pak Jokowi, Jangan Tambah Beban Rakyat Dengan Naikkan LPG

SENIN, 20 JANUARI 2020 | 23:34 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana pemerintah menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg dikritisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat mengingat subsidi gas melon tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di manapun mereka berada tetap dapat membeli gas 3 kg dengan harga terjangkau,” ungkap Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).


Alih-alih menaikkan harga, jelasnya, lebih penting pemerintah mengawasi distribusi gas 3 kg sesuai peruntukannya. Bukan tanpa sebab, ia mengamini bahwa saat ini masih banyak pelanggaran, yakni masyarakat tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3kg.

“Ini yang harus diawasi pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau," sambungnya.

Di sisi lain, ia paham data rakyat miskin milik pemerintah masih belum akurat. Banyak masyarakat berada pada kondisi rentan miskin yang juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan, seperti pelaku usaha kecil.

Oleh karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini meminta Presiden Joko Widodo berpikir matang-matang soal kemungkinan menaikkan harga LPG 3 kg.

"Fraksi PKS DPR khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu," demikian Jazuli.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya