Usut 55 Ribu Transaksi Saham Aneh Jiwasraya Setahun Jelang Pilpres

Temuan Kejaksaan Agung terkait 55 ribu transaksi aneh yang dilakukan Jiwasraya dilantai bursa juga diendus oleh Ombudsman RI. Bahkan, Ombudsman melihat ribuan transaksi saham tersebut terjadi setahun jelang Pilpres 2019.

"Saya melihat transaksi yang aneh di dalam bursa. Yang kemudian kan kejaksaan sendiri sudah confirm menyatakan ada 55 ribu lebih transaksi yang melanggar hukum," kata anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/1).

Alamsyah juga menyebutkan bahwa kasus gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan oleh Jiwasraya disebakan oleh manajemen keuangan perusahaan yang buruk.

Dan jika mengacu kepada laporan OJK pada Mei 2018, telah terjadi penyampaian laporan keuangan yang janggal dilakukan oleh direksi baru Jiwasraya Asmawi Syam.

Hal itu kemudian semakin menguat, saat Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewaterhouse Coopers (PwC) mengoreksi laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017, yang awalnya mencatat laba sebesar Rp 2,4 triliun, lalu kemudian direvisi menjadi hanya Rp 428 miliar.

Bau amis dari penyalahgunaan wewenang pun mulai tercium pada Oktober-November 2018. Di saat direksi Jiwasraya mengumumkan ketidaksanggupannya membayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.

Atas fakta tersebut, akhirnya Alamsyah berkesimpulan bahwa direksi Jiwasraya saat itu melakukan kesalahan investasi.

"Direksi yang baru masuk saat itu kemudian bukan lempar handuk tapi malah membuat suatu skema produk yang memaksa mereka untuk investasi di wilayah-wilayah high risk," ucap Alamsyah.

"Sehingga berdatanganlah manajer-manajer investasi yang tingkatannya masuk manajer investasi yang tidak prudent, itu yang meneyebabkan terjadinya kekacauan," sambung Alamsyah menambahkan.