Lagi-lagi Nelayan WNI Diculik Abu Sayyaf, Komisi 1 Harap Pemerintah Tolak Tegas Permintaan Tebusan

Penculikan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terulang. Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan pendekatan yang humanis dalam menangani penculikan
lima nelayan yang terjadi pada Kamis pekan lalu.

Menurut Farah, salah satu cara yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka komunikasi dengan para petinggi Abu Sayyaf.

"Dalam kasus sandera ini, pemerintah harus tetap mengedepankan sisi humanis, jangan sampai ada operasi yang memakan korban jiwa," ujar Farah dalam keterangannya, Senin (20/1).

"Dalam kasus sandera ini, pemerintah harus tetap mengedepankan sisi humanis, jangan sampai ada operasi yang memakan korban jiwa," ujar Farah dalam keterangannya, Senin (20/1).

Perlu juga membangun diplomasi dengan Filiphina dan Malaysia agar dapat mempermudah proses negosiasi pembebasan para nelayan tersebut. Sehingga, menurutnya, semua langkah-langkah yang diambil bersifat persuasif.

Farah juga menyarankan agar pemerintah menolak tegas segala permintaan tebusan.

"Dan terakhir dengan menolak tegas segala bentuk tebusan yang di tawarkan," kata Farah.

Bila berbagai upaya persuasif telah ditempuh, tapi tidak juga membuahkan hasil yang positif, menurutnya, pemerintah harus mengambil keputusan berupa pembebasan sandera dengan cara represif.

"Sampai sejauh ini belum perlu, saya kira masih bisa pakai cara yang humanis," katanya.

Sebelumnya, enam gerilyawan komplotan Abu Sayyaf menculik lima nelayan Indonesia pada Kamis (16/1) malam hari. Komplotan itu menculik nelayan dari kapal pukat mereka di perairan paling timur Sabah di lepas pantai Lahad Datu, sekitar 10 menit dari kepulauan Tawi-Tawi di Filipina.

Mereka yang diculik adalah kapten kapal pukat Arsyad Dahlan (41), La Baa (32), Riswanto Hayano (27), Edi Lawalopo (53), dan Syarizal Kastamiran (29). Mereka bekerja di kapal pukat milik perusahaan yang bermarkas di Sandakan, Malaysia.