Kerap Berpolitik, KPK Lebih Sering Meladeni Kontroversi Opini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kerap berpolitik dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan politisi.

Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto mengatakan, kasus yang tengah ditangani KPK saat ini yang melibatkan komisioner KPU dan politisi PDIP, dinilai terlalu berpolitik.

Padahal kata Satyo, masih banyak opsi kasus besar lainnya yang mesti diungkap.

"Soal sprint lidik meski ditandatangani ketua lama itu masih berlaku, cuma dalam kasus ini sekali lagi menegaskan KPK kerap berpolitik, misalnya mestinya banyak opsi yang dipilih, tapi akhirnya dipilih kasus kecil tapi sensasi besar, ini disayangkan," ucap Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/1).

Sehingga, lanjut Satyo, KPK juga kerap meladeni kontroversi opini yang berlarut-larut yang dapat menganggap fokus dalam pemberantasan korupsi.

"Yang akhirnya KPK kerap meladeni kontroversi opini berkepanjangan yang pada akhirnya turut mengganggu fokus pemberantasan korupsinya," tutupnya.

Dalam kasus suap upaya pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP, KPK menetapkan empat tersangka.

Yaitu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg PDIP Harus Masiku, dan Saeful Bahari yang disebut-sebut orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.