Berita

Ilustrasi DWS bukan toa biasa/Net

Nusantara

Enam TOA Seharga 4 M Bukan TOA Biasa, Sesuai Kebutuhan Jakarta

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan enam TOA yang akan dibeli  BPBD DKI Jakarta adalah alat Disaster Warning System (DWS) yang  merupakan pengembangan dari Early Warning System (EWS) bantuan Jepang tahun 2014.

Kepala Pusdatinkom BNPB Agus Wibowo menyebut alat tersebut memang terbilang cukup mahal.

"Ini kayaknya pengembangan EWS (Early Warning System) bantuan Jepang. Ini TOA seperti yang dipakai di Jepang, jadi memang mahal," kata Agus, Kamis (16/1) malam.


Alat DWS tersebut dapat dikendalikan dari jakar jauh, sama seperti  yang dipakai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Bisa dikendalikan jarak jauh. Seperti sirene yang dipakai BMKG," ujar Agus. "Sudah sesuai dengan kebutuhan peringatan dini bencana yang ada di Jakarta. Itu standar seperti di Jepang," erang Agus.

Agus memperkirakan BPBD DKI Jakarta telah memikirkan matang kebutuhan akan alat peringatan bencana tersebut.

"Mungkin sistem TOA itu pengembangan sistem tersebut. Saya belum tahu sistemnya kayak apa. Saya kira DKI sudah pikirkan dengan matang sistem yang cocok," imbuh Agus.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 Disaster Warning System (DWS) pada tahun 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.

Alat ini akan dipasang di enam lokasi yaitu: Bukit Duri-Jakarta Selatan, Kebon Baru-Jakarta Selatan, Kedaung Kali Angke-Jakarta Barat, Cengkareng Barat -Jakarta Barat, Rawa Terate-Jakarta Timur, Marunda-Jakarta Utara.

"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-bugedting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Muhammad Insyaf, saat dihubungi, Kamis (16/1).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya