Berita

Ilustrasi DWS bukan toa biasa/Net

Nusantara

Enam TOA Seharga 4 M Bukan TOA Biasa, Sesuai Kebutuhan Jakarta

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 07:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan enam TOA yang akan dibeli  BPBD DKI Jakarta adalah alat Disaster Warning System (DWS) yang  merupakan pengembangan dari Early Warning System (EWS) bantuan Jepang tahun 2014.

Kepala Pusdatinkom BNPB Agus Wibowo menyebut alat tersebut memang terbilang cukup mahal.

"Ini kayaknya pengembangan EWS (Early Warning System) bantuan Jepang. Ini TOA seperti yang dipakai di Jepang, jadi memang mahal," kata Agus, Kamis (16/1) malam.


Alat DWS tersebut dapat dikendalikan dari jakar jauh, sama seperti  yang dipakai oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Bisa dikendalikan jarak jauh. Seperti sirene yang dipakai BMKG," ujar Agus. "Sudah sesuai dengan kebutuhan peringatan dini bencana yang ada di Jakarta. Itu standar seperti di Jepang," erang Agus.

Agus memperkirakan BPBD DKI Jakarta telah memikirkan matang kebutuhan akan alat peringatan bencana tersebut.

"Mungkin sistem TOA itu pengembangan sistem tersebut. Saya belum tahu sistemnya kayak apa. Saya kira DKI sudah pikirkan dengan matang sistem yang cocok," imbuh Agus.

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 Disaster Warning System (DWS) pada tahun 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.

Alat ini akan dipasang di enam lokasi yaitu: Bukit Duri-Jakarta Selatan, Kebon Baru-Jakarta Selatan, Kedaung Kali Angke-Jakarta Barat, Cengkareng Barat -Jakarta Barat, Rawa Terate-Jakarta Timur, Marunda-Jakarta Utara.

"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-bugedting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Muhammad Insyaf, saat dihubungi, Kamis (16/1).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya