Berita

PT Hanson International/Net

Bisnis

Skema Penggantian Dana Yang Ditawarkan PT Hanson Dianggap Merugikan Nasabah

JUMAT, 17 JANUARI 2020 | 06:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

PT Hanson International Tbk menyebar penawaran skema tanah kavling untuk penggantian dana nasabah surat utang. Perusahaan  yang tengah menghadapi permasalahan keuangan dan tidak mampu mengembalikan uang nasabahnya ini, menawarkan dua pilihan. Salah satunya ditukar dengan tanah kavling.

Perusahaan menawarkan dua penyelesaian itu karena saat ini uang kas Hanson International hampir kering, akibat rush besar-besaran nasabah di Oktober dan November 2019 lalu.

Kuasa hukum Hanson International, Bob Hasan, menguraikan perusahaan menawarkan kepada nasabahnya yang meminta pengembalian dana, dua penawaran.


Pertama, restrukturisasi utang. Perusahaan akan mencicil pembayaran utang kepada nasabah beserta bunganya dengan dicicil selama 4 tahun.

Pilihan kedua penyelesaian settlement aset. Yaitu, nasabah ditawari menukarkan dananya menjadi aset fisik, berupa tanah kavling di lokasi proyek yang dimiliki Hanson. Tentunya sesuai dengan jumlah dana nasabah.

Untuk penukaran dengan tanah kavling, ada dua tawaran dari Hanson. Pertama rumah dengan luas tanah 90 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi senilai Rp 405 juta. Kedua tanah kavling siap bangun dengan luas tanah 90 meter persegi seharga Rp 225 juta.
Sayangnya, tawaran itu ditolak para nasabah karena dianggap merugikan.

"Ya jelas merugikan, lah harganya Rp 162,9 juta kok kita disuruh beli Rp 225 juta. Semua harga dinaikkan 38 persen. Kita dikibulin, NJOP-nya Rp 48.000 per meter tanahnya," ujar salah seorang nasabah, Kamis (16/1).

Nasabah lainnya juga berpendapat sama. Menurutnya apa yang ditawarkan PT Hanson sangat jauh dari harapan. Dia berharap uangnya sebesar Rp 2 miliar yang telah diinvestasikan bisa kembali pada Oktober 2020 sesuai ketentuan.

"Ini merupakan lelucon. Itu tidak akan menyelesaikan hutang pada Oktober 2020 sekalipun, mereka bahkan belum membangun rumahnya," tuturnya.

Dia juga mengaku mendapatkan informasi bahwa tawaran itu merupakan inisiatif dari broker proyek properti Hanson. Tujuannya agar propertinya laku terjual.

"Saya baru saja diberitahu oleh broker investor lain bahwa opsi di atas adalah pekerjaannya sendiri. Sepertinya karena Hanson lamban, para broker mengambil inisiatif sendiri. Mengerikan sekali ini," ujarnya.

Berikut syarat prosedur dari skema pergantian dana nasabah.

1. First Come First Serve berdasarkan waktu konfirmasi tertulis.

2. Nasabah diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Kewajiban bermaterai dengan Aset (copy bisa E-mail) dan asli dikirimkan ke penanggungjawab masing-masing.

3. Tanggal pengakhiran perjanjian berjalan adalah tanggal yang tertera di Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Kewajiban. Perjanjian baru dan perhitungan lebih atau kurang selisih akan diselesaikan.
- Lebih Bayar: di-restruktur kelebihan nilai kewajiban untuk penyelesaian dalam waktu yang akan ditentukan di kemudian hari.
- Kurang Bayar: diselesaikan penyelesaian sebelum PPJB.

4. Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Kewajiban dengan Aset akan menjadi dasar perjanjian baru dalam bentuk PPJB.

5. Setelah peta lokasi siap, nasabah akan diinformasikan untuk memilih berdasarkan nomor urut.

6. AJB akan diberikan setelah ada pembangunan minimal 30%.
7. Waktu serah terima adalah 24 bulan.
8. Biaya PPN, BPHTB, dan AJB sudah termasuk di dalam harga unit.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya