Berita

Direktur Procomm Organizer Indonesia, Sofyan Nasution/RMOLSumut

Nusantara

Menghapus Festival Danau Toba Sama Dengan Bunuh Kearifan Lokal

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | 14:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang akan meniadakan Festival Danau Toba (FDT) 2020 terus mendapat kritik. Edy beralasan, festival tersebut tidak bermanfaat untuk mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.

Direktur Procomm Organizer Indonesia sekaligus Penasihat Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Acara (Appara) Indonesia, Sofyan Nasution menyayangkan keputusan Edy. Menurutnya meniadakan FDT pada 2020 sama saja membunuh kearifan lokal.

“Meniadakan FDT sama dengan membunuh salah satu kearifan lokal. FDT salah satu yang dibilang gubernur kurang berguna, atau tidak berguna. Tapi yang saya tangkap adalah kurang bermanfaat untuk menarik wisatawan,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (16/1).


Menurut Sofyan, keputusan tersebut salah. Sofyan bahkan menyarankan Kepala Dinas Pariwisata untuk melakukan analisis sebelum melaksanakan FDT di 2019 lalu.

“Itu kan bulan Desember ya. Analisisnya apa? Dia (Kadin Pariwisata) harus mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan di 2018. Yang kedua memperbaiki atau menambah kualitas atau memberikan nilai tambah yang lain di FDT 2019,” ujarnya.

Sofyan yang sudah berkiprah di dunia event organizer selama 18 tahun ini sangat keberatan dengan ditiadakannya FDT di 2020. Daripada ditiadakan, Sofyan menyarankan untuk membuat FDT menjadi lebih baik dengan mengajak seluruh stakeholder dan pelaksana event.

“Kalau saya berpikirnya sederhana, ajak seluruh stakeholder terutama pelaksana event. Atau orang-orang yang memang expert di bidang event. Ini bukan bicara pariwisata aja ya tetapi bicara soal konsep event,” ungkapnya.

Menurut Sofyan, jika FDT ditiadakan, Sumut tidak lagi mempunyai kebanggaan yang bisa jadi alat promosi.

“Saya sangat keberatan kalau FDT itu dihilangkan. Kita gak punya kebanggaan lain. Kalau diperbaiki, saya setuju. Saya pribadi kecewa dengan keputusan gubernur, terlebih lagi kecewa dengan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, karena tidak bisa memberikan masukan yang baik kepada gubernur,” pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya