FRI Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus ASABRI

Kasus dugaan korupsi yang menimpa ASABRI bukan lah perkara ecek-ecek. Pasalnya, uang negara yang berpotensi hilang dalam kasus ini bisa mencapai Rp 16 triliun.

Karena itu, Forum Rakyat Indonesia (FRI) mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani kasus ASABRI. Segera mengungkap dan mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Kami Forum Rakyat Indonesia (FRI) siap Mengawal penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi Asabri sampai tuntas," tegas Ketua Umum FRI, Doly Yatim SH MH, Kamis (16/1).

Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan proses pengumpulan informasi dan data terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (ASABRI).

"Sekarang masih dalam proses pengumpulan data dan informasi, diperkirakan potensi kerugian Rp 10 sampai Rp 16 triliun," ujar anggota BPK Harry Azhar Azis kepada wartawan, Rabu (15/1).

Harry menambahkan, BPK akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menindaklanjuti dugaan korupsi di ASABRI.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya akan berkomunikasi lebih dalam untuk membahas dugaan korupsi ASABRI dengan BPK pada Kamis (16/1).

KPK memang menunggu hasil audit BPK sebelum mengambil langkah tindak lanjut.

"Kami sudah koordinasi dengan BPK. Masih menunggu hasil audit dari BPK yang rencananya akan di sampaikan pada Kamis. Kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD juga telah meminta kasus ASABRI diungkap secara tuntas.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun gitu," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Polhukam.

Untuk diketahui, ASABRI adalah perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.