Berita

Desmond Junaidi Mahesa/RMOL

Politik

Dianggap Melemahkan KPK, Desmond Mahesa: Gerindra Menolak Adanya Dewas

SENIN, 13 JANUARI 2020 | 14:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kantor DPP PDI Perjuangan batal digeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret nama elit PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Harun Masiku dan Saeful Bahri.

Persepsi publik dengan batalnya penggeledahan di kantor banteng, ada upaya penghilangan barang bukti agar elit parpol terbesar di Indonesia itu tidak digarap lembaga antirasuah tersebut.

Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengatakan penggeledahan dilakukan KPK seharusnya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik tempat tersebut.


“Ya dalam konteks hukum acara, penggeledehan itu kan harusnya tidak diumumkan," kata Desmond di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/1).

"Tujuan penggeledahan itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Tapi kalau diumumkan seminggu kemudian digeledah, itu namanya omong kosong,” katanya menambahkan.

Dalam sejarah KPK berdiri, baru kali ini penggeledahan batal dilakukan atau KPK kesulitan untuk melakukan penggeledahan lantaran terbentur dengan peraturan UU baru No.19 tahun 2019 di mana Komisioner harus minta izin ke Dewan Pengawas terlebih dahulu.

Politisi Partai Gerindra ini, beranggapan bahwa adanya Dewan Pengawas melemahkan kinerja KPK terbukti dengan adanya kasus Komisoner KPU, Wahyu Setiawan, penyidik kesulitan untuk melakukan penggeledahan.

“Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan. Maka fraksi Partai Gerindra menolak kan. Menolak dewas-dewas seperti ini,” jelasnya.

Artinya, gagalnya KPK menggeledah DPP PDI Perjuangan ini merupakan dampak dari UU KPK dan Dewas yang menjadi semakin birokratis. Menurut Desmond, KPK tidak berdaya melakukan penggeledahan terhadap institusi partai terlebih partai tersebut berkuasa.

“Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini. Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik,” demikian Desmond.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya