Berita

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri/Net

Hukum

KPK Bantah Tudingan Motif Politik Di Balik Upaya Penyegelan Kantor DPP PDIP

SENIN, 13 JANUARI 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan adanya motif politik saat hendak melakukan segel ruangan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat yang merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat politisi PDIP.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya membantah upaya penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh KPK merupakan adanya pesanan atau adanya unsur politik.

"KPK bekerja bukan karena permintaan pihak tertentu, namun prinsipnya penegakkan hukum harus menghormati asas hukum, HAM dan tidak boleh melanggar hukum itu sendiri," kata Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/1).


Bantahan itu disampaikan usai adanya tudingan dari politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang menyebut kedatangan penyelidik KPK ke Kantor DPP PDIP merupakan berlatarbelakang politik.

"KPK bekerja berdasar asas legalitas formal sesuai dengan ketentuan UU dengan melakukan penyidikan secara profesional sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 8/1981 tentang hukum Acara Pidana," jelas Ali.

Dengan demikian, Ali berharap kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada penyidik KPK untuk bekerja menuntaskan perkara suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan politisi PDIP yakni Harun Masiku.

"Beri kesempatan kepada penyidik untuk bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara profesional," tegasnya.

Diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap terhadap Wahyu Setiawan terkait dengan upaya menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW).

Penetapan tersangka itu dilakukan usai KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan. Dalam OTT itu, KPK mengamankan tersangka lainnya ditempat yang berbeda yakni Saeful Bahari yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Sedangkan Harun juga telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Harun masih buron lantaran berhasil melarikan diri saat akan ditangkap bersama Hasto Kristianto.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya