Berita

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon Minta Ngabalin Belajar Demokrasi Dan Diksi Lagi

SENIN, 13 JANUARI 2020 | 08:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menegaskan pernyataannya terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna tidak memberi dampak besar. Menurut Fadli pernyataannya itu sangat logis.

"Pernyataan saya justru sangat logis dan sehat. Kalau Presiden datang ke Natuna ya seharusnya memberi dampak besar, yaitu kapal-kapal Coast Guard China menghargai ZEE kita," kata Fadli, Senin (13/1).

Ia menyinggung komentar Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin yang memintanya memakai otak yang sehat dan menggunakan narasi yang baik saat mengomentari kunjungan Presiden Joko Widodo itu.
"Tapi kalau kenyataannya mereka menganggap kunjungan Presiden itu angin lalu, justru kita semua harusnya lebih marah lagi. Artinya kita disepelekan oleh negara yang kita anggap dekat dengan kita," tandas Fadli.

"Tapi kalau kenyataannya mereka menganggap kunjungan Presiden itu angin lalu, justru kita semua harusnya lebih marah lagi. Artinya kita disepelekan oleh negara yang kita anggap dekat dengan kita," tandas Fadli.

Fadli juga meminta Ngabalin tak mengaitkan kritiknya itu dengan bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan karena tugas eksekutif dan legislatif berbeda.

"Mereka tak paham atau pura-pura tak mengerti beda tugas eksekutif dan legislatif. Legislatif DPR ya harus mengontrol dan mengawasi pemerintah. Cara berpikir koalisi tak boleh kritik justru membahayakan demokrasi. Takut sekali dikritik dan didebat. Biasa saja dalam demokrasi ada perbedaan pendapat," ujar Fadli.

Fadli meminta Ngabalin memahami konteks pernyataannya. Ia juga meminta Ngabalin belajar soal diksi lagi.

"Ya dia (Ngabalin) justru harus belajar diksi dan demokrasi lagi, selain baca konteks," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga Alhi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta Fadli Zon menggunakan narasi yang baik saat berbicara. Hal itu menanggapi pernyataan Fadli yang menyebut kunjungan Jokowi ke Natuna--apabila tak memberikan dampak-- akan membuat Indonesia tak berwibawa.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya