Berita

Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth/Net

Dunia

Kritik China Rusak Sistem Hak Asasi, HRW Dilarang Masuk Hong Kong

SENIN, 13 JANUARI 2020 | 07:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas Imigrasi Hong Kong menolak Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, untuk masuk negara itu. Roth tak bisa masuk Hong Kong saat ia mendarat di Bandara Internasional Hong Kong, Minggu (12/1). Namun, Otoritas Imigrasi Hongkong tidak memberikan alasan pelarangan itu.

Kunjungan Roth ke Hong Kong untuk mengadakan acara HRW World Report 2020.
Laporan utama dalam pertemuan menekankan soal kian intensifnya serangan pemerintah China atas sistem hak asasi manusia internasional.

Roth menyebut, dalam acara itu ia ingin menyoroti serangan Beijing yang makin mendalam terhadap upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia.

Roth menyebut, dalam acara itu ia ingin menyoroti serangan Beijing yang makin mendalam terhadap upaya internasional untuk menegakkan hak asasi manusia.

"Penolakan saya untuk masuk Hong Kong kian jelas menggambarkan masalah tersebut," tukas Roth.

Roth menuliskan keluhannya pada akun Twitter. "Saya terbang ke Hong Kong untuk membuka Laporan Dunia HRW. Tahun ini laporan itu akan menjelaskan bagaimana pemerintah China telah merusak sistem hak asasi internasional. Tapi otoritas (Hong Kong) telah memblokir saya masuk, hal ini menggambarkan betapa parahnya masalah ini."

HRW dijadwalkan meluncurkan laporan dunia hak asasi manusia 2020 pada 15 Januari mendatang. Dalam laporan edisi ke 30 itu, HRW mengulas praktek hak asasi manusia pada hampir 100 negara.

Selanjutnya, Roth akan mengalihkan peluncuran laporan itu dalam konferensi pers di New York, Amerika Serikat pada 14 Januari.

Sebelumnya, Roth telah beberapa kali mengunjungi Hong Kong. Bahkan ia sempat merilis laporan HRW terkait diskriminasi gender pada lapangan kerja China pada April 2018.

Kementerian Luar Negeri China mengancam untuk menjatuhkan sanksi terhadap HRW dan sejumlah organisasi pro-demokrasi asal AS, pada Desember 2019 lalu.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya