Berita

Perdana Menteri Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya, Fayez al Serraj dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte/Net

Dunia

Jamu PM Libya, Conte Dorong Perang Saudara Dihentikan

MINGGU, 12 JANUARI 2020 | 09:52 WIB | LAPORAN: MEGA SIMARMATA

Dua tokoh Libya yang sedang terlibat perang saudara datang ke Roma, Italia, pada pekan ini. Mereka datang atas undangan dari Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.

Pada hari Rabu 8 Januari, PM Conte sudah lebih dulu bertemu dengan Pimpinan Tentara Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar, yang juga diundang untuk datang ke Palazzo Chigi, Roma.

Lalu pada hari Sabtu (11/1), PM Conte bertemu dengan Perdana Menteri Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya, Fayez al Serraj.


Dalam konferensi pers seusai bertemu dengan PM Libya Fayez al Serraj, PM Conte menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peningkatan eskalasi di Libya.

PM Conte menyerukan agar kedua belah pihak yang saat ini bertikai di Libya segera mengakhiri konflik internal mereka.

Italia, kata PM Conte, secara linear dan secara koheren akan terus bekerja untuk membantu Libya menemukan solusi politik dalam menyelesaikan konflik mereka.

Opsi politik, lanjut PM Conte, menjadi satu-satunya perspektif yang dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Libya.

"Kami tidak memiliki tujuan lain dan kami juga tidak memiliki agenda tersembunyi di Libya,” tegas PM Conte. 

PM Italia ini juga mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha semakin keras agar peran dari negara-negara Uni Eropa dapat lebih besar.

“Karena Uni Eropa menawarkan jaminan maksimal bagi masa depan rakyat Libya sehingga tidak terjerumus pada kehendak aktor individu,” sambungnya.

PM Conte juga mengungkapkan bahwa dia bekerja terus-menerus, termasuk berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio agar gencatan senjata dapat segera terwujud di Libya guna mengakhiri konflik bersenjata untuk menuju terwujudnya solusi politik.

Menurut rencana, hari Senin (13/1) besok, PM Italia akan berkunjung ke Turki untuk bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membahas krisis di Libya.

Pekan lalu, Turki memutuskan untuk mengirimkan pasukan militer mereka ke Libya untuk mendukung Pemerintah Nasional Libya (GNA) yang diakui secara internasional.

Sebab saat ini, Pasukan GNA terkepung oleh Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Jenderal Khalif Haftar.

Keterlibatan Turki dalam perang saudara di Libya inilah, yang kini menimbulkan keprihatinan pihak internasional.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya