Berita

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiansyah/RMOL

Politik

Mantan Komisioner KPU: Ada Yang Salah Dengan Putusan MA Soal PAW Nazaruddin Kiemas

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 15:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

PDI Perjuangan terjebak dalam pusaran kasus korupsi yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Perkara yang disangkakan terhadap Wahyu adalah suap terkait pergantian antar waktu (PAW) Caleg PDI Perjuangan dapil Sumatra Selatan I Nazaruddin Kiemas. Nazaruddin meraih suara terbanyak, sayangnya dia meninggal sebulan sebelum pemilu digelar.

Awal perkara dari kasus korupsi ini dikarenakan gugatan uji materil Pasal 54 Peraturan KPU 3/2019 ke Mahkamah Agung (MA), terkait meninggalnya Nazaruddin Kiemas.


Dalam gugatan itu, PDIP mendapat angin segar untuk berhak menentukan dan menetapkan suara pengganti Nazaruddin. Partai Banteng pun mengajukan caleg lainnya, Harun Masiku kepada KPU untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih.

Tetapi, upaya PDIP untuk mendorong Harun tidak berhasil. Justru berujung kepada penangkapan Wahyu dan beberapa orang yang diduga bagian dari PDIP yang diduga terkait proses PAW Nazaruddin.

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiansyah berpandangan, upaya judicial review (JR) atau gugatan uji materil peraturan perundangan-undangan yang dilakukan PDIP sesuatu yang percuma.

Sebab, dalam Peraturan KPU dan UU Pemilu nomor 7/2017, sudah dijelaskan terkait tata cara proses PAW.

"Ketentuan UU sudah sangat jelas, bahwa urutan suara terbanyak berikutnya itu menjadi porsi untuk menggantikan, ketika ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh partai," ujar mantan komisioner KPU ini di sela-sela dikusi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1)

Untuk mekanisme permohonan PAW, Ferry menjelaskan, tidak bisa partai politik mengajukan permohonan langsung ke KPU. Justru alur permohonan yang seharusnya adalah, partai mengajukan PAW caleg ke DPR RI.

Kemudian, DPR mengajukan permohonan PAW caleg partai kepada KPU. Barulah setelah itu, KPU menjawab permohonan tersebut dengan mengirimkan surat kepada DPR kembali untuk diputuskan.

Oleh karena itu, kata Ferry, ada suatu hal yang salah dengan Mahkamah Agung atas putusannya, dengan pernyataan, partai politik adalah pihak penentu suara dan PAW Caleg.

"Menurut perspektif saya, sebagai pegiat pemilu, nampaknya MA keliru dalam memberikan putusan tersebut, ketika misalnya PAW itu diserahkan ke partai," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya