Berita

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad/RMOL

Hukum

Pakar Hukum: Jangan Gaduh Di Awal, KPK Harus Usut Tuntas Suap Wahyu Setiawan

SABTU, 11 JANUARI 2020 | 13:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam kasus suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dan politisi PDIP.

Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan jika tidak diusut, maka KPK akan dikenal hanya membuat ramai diawal, namun tidak tuntas dalam penyelesaian.

"Ini yang saya sebut, kalau sampai KPK hanya menggebrak disini saja tapi kemudian berhenti, tidak berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya," ucap Suparji Ahmad saat diskusi Polemik di Hotel Ibis Tamarin, Sabtu (11/1).


"Bagaimana kita ingat Century, bagaimana kita ingat e-KTP, BLBI, Pelindo, ramai dimuka senyap dibelakang, gaduh di depan tetapi kemudian pada akhirnya tidak ada kejelasan," katanya menambahkan.

Terlebih, dalam kasus suap Komisioner KPU itu terdapat nama-nama tokoh besar. Salah satunya adalah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto.

Sehingga, kata dia, KPK harus bertanggungjawab terhadap segala unsur yang diduga terlibat kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI.

"Jadi, ini adalah pertaruhan besar bagi KPK karena sudah melangkah, kalau sampai tidak berhasil menemukan fakta sebenarnya, maka akan muncul ketidakpercayaan pada KPK itu," tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; orang kepercayaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Saeful Bahari; mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina dan caleg PDIP Harun Masuki.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu (8/1) kemarin.

Hasil OTT itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dolar Singapura senilai Rp 400 juta.

Kasus ini juga disebut melibatkan pengurus DPP PDIP yang kini masih dilakukan penyidikan lebih lanjut.

KPK pun juga telah melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Wahyu dan beberapa tempat lainnya. Namun, saat akan melakukan segel terhadap ruang di Kantor DPP PDIP, penyelidik dihalangi oleh petugas keamanan gedung.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya