Perkuat Bakamla, Indonesia Kerja Sama Dengan Coast Guard Jepang

Masuknya kapal-kapal asing, terutama kapal China, ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna Utara telah menimbulkan polemik bagi pemerintah Indonesia.

Salah satu polemik yang muncul adalah ketidakmampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau coast guard/penjaga pantai Indonesia untuk mengawasi perairan tersebut.

Atas dasar itu lah Indonesia melakukan kerja sama dengan Jepang untuk memperkuat kedua coast guard. Termasuk meningkatkan pembangunan kapasitas dan kesadaran domain maritim masing-masing di kawasan.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan bilateral secara tertutup dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimatsu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Jumat (10/1).

"Kita sepakat untuk memperkuat kerja sama coast guard termasuk bidang capacity building dan exchange maritime domain awareness di kawasan Indopasifik," ujar Retno dalam joint press statement-nya.

Penyataan yang sama juga diungkapkan oleh Motegi, ia mengatakan pada Februari mendatang, coast guard Jepang mulai melakukan kerja sama dengan Bakamla.

Selain kerja sama coast guard, seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia dan Jepang sepakat untuk memperkuat kolaborasi investasi di pulau-pulau terluar di Indonesia.

Khusus untuk Natuna, kedua negara sepakat untuk mempercepat kerja sama di bidang pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).

"Indonesia mengharapkan agar SKPT Fase kedua dapat segera ditindaklanjuti. Pembangunan pelabuhan dan pasar ikan, peningkatan kapasitas untuk nelayan, pengawasan perikanan, pengembangan pariwisata, juga kerja sama energi," pungkas Retno.