Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

Nusantara

Pengamat: Sikap Prabowo Soal Natuna Menunjukkan Ia Ahli Strategi

JUMAT, 10 JANUARI 2020 | 06:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid menilai langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan penyelesaian pelanggaran laut Natuna oleh China secara tenang dan damai merupakan langkah yang tepat.

Fauka menyebut, sikap yang ditunjukkan Prabowo menunjukkan ia adalah seorang ahli perang dan tahu strategi menghadapi kekuatan China.

"Saya mendukung sikap yang dilakukan oleh Prabowo dalam menghadapi pelanggaran ZEE kapal coast guard China dengan tenang dan damai. Ini menunjukan bahwa beliau seorang ahli strategi," kata Fauka, di Jakarta, Kamis (9/1).


Menurut Fauka,  seorang pemimpin tidak boleh gegabah.  Apalagi  untuk menghadapi provokasi China,  yang memiliki kekuatan nomor tiga terbesar di dunia.

"Jika salah mengambil tindakan maka rakyat juga yang akan terkena imbasnya," ujar Fauka.

"Tapi bukan berarti lemah. Masalahnya yang kita hadapi adalah negara terbesar ketiga kekuatan militernya dan investasi ekonominya cukup besar di Indonesia. Jadi Prabowo menghitung ini, jangan sampai berdampak terhadap ekonomi di Indonesia," lanjut Fauka.

Fauka menegaskan, sudah ada hukum internasional yang menangani pelanggaran ZEE. Kecuali China mengambil atau menguasai wilayah Indonesia.

"Kita jangan terpancing untuk melakukan serangan karena itu memang diharapkan China supaya kita melanggar hukum internasional. Makanya China hanya mengirim kapal coast guard bukan kapal perang," ucapnya.

"Saya pikir sudah benar sikap yang dilakukan oleh Prabowo, yakni tenang, damai tapi siap siaga dan siap tempur sambil melakukan diplomasi," tutup Fauka.

Sebelumnya,  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.

"Beliau sudah katakan kedaulatan harga mati, tapi jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna, Kamis (9/1).

Wilayah teritorial yakni 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.  Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya