Berita

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

Nusantara

Pengamat: Sikap Prabowo Soal Natuna Menunjukkan Ia Ahli Strategi

JUMAT, 10 JANUARI 2020 | 06:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid menilai langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menginginkan penyelesaian pelanggaran laut Natuna oleh China secara tenang dan damai merupakan langkah yang tepat.

Fauka menyebut, sikap yang ditunjukkan Prabowo menunjukkan ia adalah seorang ahli perang dan tahu strategi menghadapi kekuatan China.

"Saya mendukung sikap yang dilakukan oleh Prabowo dalam menghadapi pelanggaran ZEE kapal coast guard China dengan tenang dan damai. Ini menunjukan bahwa beliau seorang ahli strategi," kata Fauka, di Jakarta, Kamis (9/1).


Menurut Fauka,  seorang pemimpin tidak boleh gegabah.  Apalagi  untuk menghadapi provokasi China,  yang memiliki kekuatan nomor tiga terbesar di dunia.

"Jika salah mengambil tindakan maka rakyat juga yang akan terkena imbasnya," ujar Fauka.

"Tapi bukan berarti lemah. Masalahnya yang kita hadapi adalah negara terbesar ketiga kekuatan militernya dan investasi ekonominya cukup besar di Indonesia. Jadi Prabowo menghitung ini, jangan sampai berdampak terhadap ekonomi di Indonesia," lanjut Fauka.

Fauka menegaskan, sudah ada hukum internasional yang menangani pelanggaran ZEE. Kecuali China mengambil atau menguasai wilayah Indonesia.

"Kita jangan terpancing untuk melakukan serangan karena itu memang diharapkan China supaya kita melanggar hukum internasional. Makanya China hanya mengirim kapal coast guard bukan kapal perang," ucapnya.

"Saya pikir sudah benar sikap yang dilakukan oleh Prabowo, yakni tenang, damai tapi siap siaga dan siap tempur sambil melakukan diplomasi," tutup Fauka.

Sebelumnya,  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.

"Beliau sudah katakan kedaulatan harga mati, tapi jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna, Kamis (9/1).

Wilayah teritorial yakni 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.  Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya