Berita

Kapal milik China di Natuna/Net

Politik

Arief Poyuono: Sampai Sekarang Kapal China Masih Di Natuna, Mana Takut Mereka

KAMIS, 09 JANUARI 2020 | 00:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum menunjukkan langkah konkret untuk mengusir kapal coast guard milik Pemerintah Komunis China yang melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) di perairan Natuna Utara.

Bahkan hingga kini kapal tersebut masih belum beranjak meski mendapat beragam protes dari pihak Indonesia.

"Hingga tanggal 8 Januari 2020 pukul 22.00, kapal China Coast Guard ( Kapal penjaga pantai) dan kapal-kapal penangkap ikan RRC masih di perairan Natuna ( info satelit).  Mana takut dia," ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono di akun Twitternya, Rabu (8/1).


Belakangan, sikap pemerintah terhadap keberadaan kapal milik negeri tirai bambu itu terkesan lembek. Mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga beberapa menteri lainnya termasuk Presiden Joko Widodo yang memilih jalur diplomasi.

Terbaru, pemerintah melalui Kemenko Polhukam mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Alih-alih menerjunkan kekuatan militer atau semacamnya, pemerintah justru akan menggunakan para nelayan Tanah Air untuk melaut di perairan Natuna. Setidaknya, 120 nelayan difasilitasi untuk melaut di Natuna.

Menko Polhukam, Mahfud MD berharap langkah tersebut bisa membendung keberadaan nelayan China.

"Pemerintah akan mendukung saudara-saudara untuk ke sana. Nanti bagaimana perizinan fasilitas apa yang akan dicarikan oleh pemerintah," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin lalu (6/1).

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya