Berita

Presiden Joko Widodo di Natuna/Net

Politik

Perindo: Untuk Natuna, Pemerintah Harus Siap Perundingan Maupun Siap Perang

RABU, 08 JANUARI 2020 | 16:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kapal pemerintah komunis China masih terus berkeliaran di perairan Natuna yang diklaim laut milik mereka. P

Pemerintah Indonesia pun diharapkan harus siap menghadapi semua tindakan yang akan dihadapi.

Wakil Sekjen DPP Partai Perindo, Perkasa Alam mengatakan, laut Natuna yang diklaim sebagai milik China berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.


Sehingga, ketika saat ini China terus mengklaim laut tersebut maka pemerintah harus bersiap menghadapi segala resiko.

"Tentu kalau mereka sudah mengklaim, kita harus siap, siap menghadapi segalanya. Di meja perundingan maupun jika terjadi adanya case di lapangan," ujar Perkasa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/1).

Pasalnya, kata Perkasa, pemerintahan Presiden Joko Widodo harus menjaga wibawa NKRI di mata dunia.

"Tentu kita sebagai negara yang berdaulat, tentu harus menjaga wibawa harkat dan martabat dari NKRI," tegasnya.

Jika melalui perundingan tak menemukan titik terang, sambungnya, pemerintah harus siap jika China mengajak untuk perang.

"Saya berharap di samping itu kita juga harus menyiapkan ya, bukan berarti kita siap perang tapi kalau kita ingin negara kita damai ya kita juga harus siap perang gitu, siaga," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya