epala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita/RMOLJatim
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa dikatakan tak becus mengelola keuangan yang didapat dari masyarakat.
Bagaimana tidak, saat ini diketahui BPJS Kesehatan masih menunggak pembayaran kepada rumah sakit milik Pemkot Surabaya sebesar Rp 62,4 miliar.
Hal ini jelas tidak berbanding lurus dengan tertibnya Pemkot Surabaya dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
Sebab, setiap bulan Pemkot Surabaya membayarkan 443 ribu peserta yang dicover BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tenaga kontrak pemerintah kota.
"Total setiap bulan kami membayar Rp 17 miliar kepada BPJS. Rinciannya, Rp 13,3 miliar untuk BPJS PBI dan 3,9 miliar untuk tenaga kontrak. Jadi, kami harap BPJS juga tertib membayarkannya ke pemerintah kota,†harap Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita dikutip
Kantor Berita RMOLJatim saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (6/1).
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan menunggak pembayaran kepada rumah sakit milik Pemkot Surabaya sebesar Rp 62.433.000.000.
Tunggakan itu untuk kapitasi dan nonkapitasi serta klaim dari rumah sakit pemerintah kota terhitung sampai dengan Desember 2019.
Akibat tunggakan ini, cash flow keuangan rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu terganggu, terutama untuk beli obat.
Tak hanya itu, tunggakan tersebut juga berpengaruh terhadap pembayaran jasa layanan dokter. Sehingga jasa layanan dokter ini belum terbayarkan selama 4-5 bulan.
Selama tidak dibayarkan itu, Pemkot Surabaya sudah 4 kali mengirimkan surat tagihan kepada BPJS Kesehatan.
Setelah surat keempat dari Walikota Risma itu, BPJS cabang Surabaya baru menjelaskan masih menunggu dana dari BPJS pusat, sehingga sampai saat ini belum bisa membayar tunggakan tersebut.
