Ketua Umum (nonaktif) PPP, M. Romahurmuziy (berbatik cokelat)/RMOL
Mantan Ketua Umum (Ketum) PPP, Muhammad Romahurmuzy menilai ada agenda tersembunyi atas perkara hukum yang dihadapinya.
Menurut Romi, perkara yang dihadapinya soal kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) merupakan adanya pihak yang sengaja mendeparpolisasi partai politik karena statusnya sebagai Ketum PPP.
"Kalau saya bukan Ketua Umum PPP, maka bisa enggak peristiwa ini dijadikan sebagai sebuah delik hukum? kalau itu tidak bisa, maka tidak ada relevansi kedudukan saya sebagai anggota DPR, begitu," ucap Romahurmuzy kepada wartawan usai pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/1).
Sehingga ia menilai perkara hukum yang dihadapinya hanyalah karena posisinya sebagai Ketum PPP.
"Dan kalau itu terjadi, maka ada pengingkaran terhadap fungsi partai politik. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang ada kesengajaan untuk melakukan depolitisasi partai politik terhadap jabatan-jabatan publik," katanya.
Dengan demikian, Romi berharap DPR melakukan evaluasi atas perkara yang dihadapinya. Ia menilai adanya agenda yang tersembunyi dengan tujuan untuk memandulkan sebuah partai politik.
"Di seluruh dunia dan sejak zaman republik ini berdiri, sumber pejabat publik itu adalah partai politik. Tetapi kita melihat bahwa memang ada
hidden agenda untuk terus mengerdilkan partai politik dengan mengada-adakan persoalan hukum yang sebenarnya bukan persoalan hukum," tuturnya.
"Ketika saya hanya sebagai anggota DPR bukan Ketua umum peristiwa ini tidak akan didelik. Tetapi karena saya sebagai Ketua Umum maka peristiwa ini didelikkan. Sehingga memang agenda khusus untuk mengerdilkan Partai Persatuan Pembangunan juga mencatat secara seksama di dalam peristiwa ini. Dan peristiwa ini bukan peristiwa murni persoalan hukum saja. Saya bisa pastikan itu," tegasnya.
