Prediksi Komnas HAM, Terjadi Lonjakan Konflik Agraria Jelang Pilkada

Sebanyak 270 wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memprediksi akan banyak daerah yang mengalami konflik agraria menjelang gealran Pilkada tersebut.

Dikatakan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam momentum Pilkada banyak Kepala Daerah yang melakukan lelang proyek. Khususnya di bidang proyek pertambangan.

"Kalau mau Pilkada izin tambang banyak, nanti, kemudian hari ini yang akan menjadi masalah," ujar Taufan dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2019 KPA tentang Konflik Agraria, di Cemara 6 Galeri Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Prediksi ini, dalam kacamata Taufan dengan melihat tumpang tindih kewenangan dan regulasi antara sesama pemerintah daerah, terutama terkait izin mendirikan bangunan dan izin berusaha disuatu daerah.

"Misalnya Gubernur ngomong A, Bupati ngomong B, Pusat jadinya tidak bisa apa-apa. Perebutan lahan itu kan dimenangkan oleh siapa yang paling kuat, terutama dari aspek legalnya," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Taufan, melihat sejumlah pihak yang seringkali menggunakan organisasi massa (Ormas) lokal untuk memenangkan kepemilikan lahan dari masyarakat yang memiliki hak.

Penggunaan tenaga ormas itu juga, menurut Taufan, akan menjadi cikal bakal konflik agraria di daerah.

"Ada yang kuat-kuatan di lapangan, ada yang memobilisasi ormas ratusan. Ini kan yang menimbulkan gesekan yang menimbulkan korban jiwa," demikian Taufan.