Berita

KAKI minta KPK segera tangkap dan periksa Azis Syamsuddin/RMOL

Hukum

KAKI Minta Pimpinan KPK Baru Segera Tangkap Azis Syamsuddin

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 16:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Puluhan orang dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (6/1). Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa Azis Syamsuddin.

Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI tersebut, diduga terlibat kasus mafia anggaran yang menjerat pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Sekjen KAKI, Ahmad Fikri mengatakan pihaknya berharap politikus Golkar itu segera diperiksa KPK lantaran diduga menerima fee 8 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) dari Bupati Lamteng Mustafa.


"Iya dong (ditangkap), harapan masyarakat," kata Ahmad saat ditemui wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar kalau di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK dapat mengungkap dugaan kasus mafia anggaran.

"Ini tahun 2020. Harapan kita KPK yang baru ini bisa menghasilkan terobosan, bisa mengungkap (kasus mafia anggaran)," tandasnya.

Dalam catatan KAKI, saat pembacaan tuntutan Yaya Purnomo, disebutkan jika dana DAK dan DID untuk Lampung Tengah berhasil dicairkan senilai Rp 79 miliar.

Azis Syamsuddin yang saat itu menjabat Ketua Banggar DPR RI disebut menerima fee dari pengurusan dana perimbangan untuk Lampung Tengah tersebut.

Mantan Bupati Lampteng, Mustafa menyebut Azis Syamsuddin meminta uang fee sebesar 8 persen terkait pengesahan DAK perubahan 2017. Hal itu diungkapkan Mustafa saat membesuk ayahandanya, di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah, Rabu (25/12) lalu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya