Berita

Agus Harimurthi Yudhoyono/Net

Politik

Soal Natuna, AHY Sarankan Jokowi Gunakan Kebijakan Million Friends Zero Enemy Ala SBY

SENIN, 06 JANUARI 2020 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Masuknya kapal Pemerintah Komunis China ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau merupakan ancaman yang sangat serius. Untuk itu pemerintah Joko Widodo harus memiliki sikap yang tegas terkait insiden ini.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menanggapi kejadian ini dengan menyampaikan pandangannya lewat akun twitter resminya @AgusYudhoyono.

"Kita dukung pemerintah untuk terus menjaga batas-batas negara kita sesuai perjanjian internasional berdasarkan UNCLOS 1982," tulisnya pada Minggu (5/1).


Putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini melanjutkan sesungguhnya kita menyadari bahwa hubungan Pemerintah Komunis China dengan Republik Indonesia (RI) harus dibina dengan baik.

Agus menyebut China adalah mitra lama Indonesia. Hubungan kedua bangsa sudah terjalin ratusan tahun melalui jalur ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik. Hubungan tersebut harus terus dipelihara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

"Untuk itu, kami mendorong upaya diplomasi yang dilakukan @Kemenlu_RI dan ketegasan yang ditunjukkan TNI dalam menyelesaikan insiden ini," tegasnya.

"Pilihan untuk kembali menggunakan kebijakan “million friends zero enemy” yang diwarisi dari era Presiden @SBYudhoyono patut didukung semua pihak," sambungnya.

Tapi sekali lagi, AHY menegaskan upaya diplomasi ini ditempuh tanpa harus merugikan atau bahkan mengorbankan kedaulatan NKRI.

"Menjaga kedaulatan NKRI, pada hakikatnya, adalah menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia," demikian Agus.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Minta MK Panggil Gibran

Senin, 28 September 2026 | 18:16

Bukan Sekadar Parlemen, MPR Penjaga Konstitusi dan Kebangsaan

Senin, 28 September 2026 | 18:09

Dari 49 Tahun, Antrean Faktual Haji Kini Jadi 14 Tahun

Senin, 28 September 2026 | 17:44

Prabowo Perintahkan Audit Forensik Tata Kelola Keuangan Haji

Senin, 28 September 2026 | 17:38

Warga Ngadu ke DPR Gegara Kasus Dugaan Mafia Tanah Disetop

Senin, 28 September 2026 | 17:33

Mengenal Megathrust, 14 Segmen Sumber Gempa di Indonesia dan Potensi Magnitudonya

Senin, 28 September 2026 | 17:25

Dirjenpas Janji Bongkar 13 Bangunan Lapas Cibinong

Senin, 28 September 2026 | 17:16

Apa Itu Fenomena Blue Fire di Gunung Papandayan? Ini Penjelasan Ahli

Senin, 28 September 2026 | 17:08

Kesaktian Silfester Mulai Berkurang

Senin, 28 September 2026 | 17:05

Harga BBM Pertamina 28 September 2026, Pertalite hingga Pertamax Masih Segini

Senin, 28 September 2026 | 16:59

Selengkapnya