Berita

Jiwasraya/Net

Politik

Ekonom Curiga Laut China Selatan Hanya Pengalihan Isu Rencana Bailout Jiwasraya

SABTU, 04 JANUARI 2020 | 05:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masuknya kapal-kapal ikan dan Coast Guard pemerintah Komunis China ke dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara yang heboh diberitakan dikhawatirkan hanya sebatas pengalihan isu semata.

Sebab, pemerintah Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan persoalan besar soal carut-marutnya lembaga asuransi.

"Saya curiga ini ada gerakan pengalihan isu dalam negeri soal rencana bailout Jiwasraya, Bumiputera dan berbagai perusahaan asuransi dalam negeri," kata pengamat ekonomi Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).


Ia menjabarkan, persoalan asuransi sangat serius lantaran awal tahun 2020 ini ada kemungkinan terjadinya crash di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengingat banyaknya utang dalam mata uang asing yang harus dibayar oleh pemerintah.

Sementara, beban utang dalam negeri tak mungkin ditunda. Selain ada dana masyarakat, terdapat pula dana perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Jamsostek yang juga sangat besar dipinjam Menkeu.

"Akhir 2019 telah memperlihatkan carut-marut APBN. Di antaranya adalah tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dalam jumlah signifikan dan pada saat yang sama, defisit APBN tidak tertutupi," jelasnya.

Hal ini akan berdampak besar kepada kemampuan bayar APBN terhadap simpanan dana haji, Jamsostek, taspen, ASABRI, dan dana dana perusahaan asuransi seperti Jiwasraya dan asuransi swasta lainnya. APBN juga terancam gagal bayar terkait pinjaman dana pada bank-bank, seperti bank Muamalat dan lain-lain.

"Jika pemerintah gagal bayar utang kepada asuransi dan kepada bank, maka keuangan perbankkan nasional terancam bangkrut. Sedangkan isu laut China Selatan bisa menjadi pintu keluar atas masalah ekonomi, keuangan perusahaan negara dan swasta. Tampaknya ini dapat dimanfaatkan bagi pengalihan isu di dalam," bebernya.

"Jika isu laut China Selatan terus berkembang menjadi pengumuman keadaan darurat, maka banyak masalah dalam negeri yang bisa ditelan bumi. Dengan demikian, isu laut China Selatan ini bisa dimanfaatkan untuk meraih dukungan solidaritas masyarakat," tutupnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Tinjau Pembangunan Jembatan

Senin, 08 Desember 2025 | 03:59

BP Taskin Siap jadi Garda Depan Pengentasan Kemiskinan Pascabencana Sumatera

Senin, 08 Desember 2025 | 03:43

Ferry Irwandi Disentil Jangan Jadikan Bencana Ladang Sensasi dan Fitnah

Senin, 08 Desember 2025 | 03:23

Rencana Makam Pejabat Nakal dan OTW Banjir Hiasi Google Maps Gunung Slamet

Senin, 08 Desember 2025 | 02:57

Menguatkan Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 | 02:33

Bahaya Monasit di Skandal Timah Dibongkar, Nyali Kejagung Diuji

Senin, 08 Desember 2025 | 02:21

Narasi Ferry Irwandi Soal Bencana Sumatera Timbulkan Kepanikan Baru

Senin, 08 Desember 2025 | 02:12

BGN Ingatkan Kepala SPPG Jangan Ongkang Kaki Usai Peroleh Insentif

Senin, 08 Desember 2025 | 01:59

Prabowo Siap Cabut HGU Demi Huntara Warga Terdampak Bencana

Senin, 08 Desember 2025 | 01:42

KRI Bontang-907 Bawa 2 Ribu KL BBM Menuju Sibolga

Senin, 08 Desember 2025 | 01:30

Selengkapnya