Berita

Jiwasraya/Net

Politik

Ekonom Curiga Laut China Selatan Hanya Pengalihan Isu Rencana Bailout Jiwasraya

SABTU, 04 JANUARI 2020 | 05:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masuknya kapal-kapal ikan dan Coast Guard pemerintah Komunis China ke dalam Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara yang heboh diberitakan dikhawatirkan hanya sebatas pengalihan isu semata.

Sebab, pemerintah Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan persoalan besar soal carut-marutnya lembaga asuransi.

"Saya curiga ini ada gerakan pengalihan isu dalam negeri soal rencana bailout Jiwasraya, Bumiputera dan berbagai perusahaan asuransi dalam negeri," kata pengamat ekonomi Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).


Ia menjabarkan, persoalan asuransi sangat serius lantaran awal tahun 2020 ini ada kemungkinan terjadinya crash di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengingat banyaknya utang dalam mata uang asing yang harus dibayar oleh pemerintah.

Sementara, beban utang dalam negeri tak mungkin ditunda. Selain ada dana masyarakat, terdapat pula dana perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Jamsostek yang juga sangat besar dipinjam Menkeu.

"Akhir 2019 telah memperlihatkan carut-marut APBN. Di antaranya adalah tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dalam jumlah signifikan dan pada saat yang sama, defisit APBN tidak tertutupi," jelasnya.

Hal ini akan berdampak besar kepada kemampuan bayar APBN terhadap simpanan dana haji, Jamsostek, taspen, ASABRI, dan dana dana perusahaan asuransi seperti Jiwasraya dan asuransi swasta lainnya. APBN juga terancam gagal bayar terkait pinjaman dana pada bank-bank, seperti bank Muamalat dan lain-lain.

"Jika pemerintah gagal bayar utang kepada asuransi dan kepada bank, maka keuangan perbankkan nasional terancam bangkrut. Sedangkan isu laut China Selatan bisa menjadi pintu keluar atas masalah ekonomi, keuangan perusahaan negara dan swasta. Tampaknya ini dapat dimanfaatkan bagi pengalihan isu di dalam," bebernya.

"Jika isu laut China Selatan terus berkembang menjadi pengumuman keadaan darurat, maka banyak masalah dalam negeri yang bisa ditelan bumi. Dengan demikian, isu laut China Selatan ini bisa dimanfaatkan untuk meraih dukungan solidaritas masyarakat," tutupnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya