Serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ke Bandara Internasional Baghdad pada Jumat pagi (3/1) waktu setempat, bakal mempertegang hubungan antara AS, Iran, dan Irak.
Pasalnya, serangan itu menewaskan Komandan Pasukan Al Quds Garda Revolusi Iran, Jenderal Qassem Soleimani, dan wakil komandan milisi Irak yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Rakyat, Abu Mahdi al-Muhandis.
Bukan cuma ketegangan politik yang akan terjadi karena tragedi ini. Tetapi, juga ketegangan ekonomi dunia.
Pengamat ekonomi politik dari Universitas Airlangga Ichsanudin Noorsy menilai, serangan AS ke Iran bakal memperkeruh iklim ekonomi global yang sudah tidak menentu akibat perang dagang antara AS dengan China.
"Ya akan meningkatkan tingkat ketidakpastian ekonomi global. Jika Iran melawan, Timur Tengah tegang," ucap Ichsan saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).
Tak berhenti di situ, efek dari tingkah laku AS ini juga bakal merunut ke lonjakan harga minyak dunia yang mungkin bisa melambung tinggi. Sebab, tidak lama setelah serangan itu dilaporkan terjadi, harga minyak dunia naik 2 dolar AS menjadi 63,18 dolar AS per barel.
Ditambah, perlawanan Iran yang memangkas ekspor minyak Iran menjadi 200 miliar dolar AS, yang merupakan akibat dari AS yang menjatuhkan sanksi-sanksi ke industri minyak Iran.
Menurut Ichsan, Indonesia juga bakal terdampak dari serangan AS ke Iran hari ini. Di mana asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2020 dipatok sebesar 63 dolar AS per barel. Dampak paling nyatanya adalah lonjakan harga BBM hingga pencabutan subsidi.
"Subsidi dicabut karena memang rezim neolib (neoliberalisme). Beban rakyat secara optimal untuk optimalnya kenikmatan pemodal finansial," kata Ichsan.
Kebijakan itu, diprediksi Ichsan bisa saja terjadi. Karena pemerintahan saat ini bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang koin yang berbeda. Kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan jargon politik Kabinet Presiden Joko Widodo “Indonesia Majuâ€.
"Karena Indonesia konsisten menerapkan kebijakan mengoptimalkan kenikmatan pemodal (investasi asing dan utang luar negeri)," tegasnya.
Oleh karena itu, Ichsan berkesimpulan bahwa revisi harga BBM bakal dilakukan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rakyat harus bersiap-siap karena pencabutan subsidi hanya tinggal menunggu waktu saja.
"Direvisi. Tapi malu dia (Sri Mulyani) merevisi dalam waktu dekat," pungkas Ichsan.
