KH Said Aqil Siradj: NU Bukan Oposisi Tapi Advokasi

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritisi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin supaya menjalankan program yang telah ditawarkan di hadapan rakyat.

Salah satu yang perlu dibenahi dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, perihal ketimpangan ekonomi.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan kritik dari PBNU bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu bakal menjadi oposisi bagi pemerintah.

“Iya  Nu bukan oposisi tapi advokasi,” ujar Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1).

Di sisi lain, Said menyampaikan harapannya di tahun 2020 kepada pemerintah agar melaksanakan dengan konsisten program-program yang telah dirancang.

Terutama, soal keinginan menarik investasi ke dalam negeri untuk mengentaskan ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Silahkan undang investasi, namun kurangi ketimpangan,” katanya.

Said menilai masalah ketimpangan sosial menjadi penyakit turun temurun yang diwariskan oleh era kolonialisme.

Oleh karena itu, Said menyarankan pemerintah agar dapat mengurangi ketimpangan dengan cara proteksi dan pembangunan yang produktif.

“Jangan yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, perkuat basis sosial melalui proteksi dan pembangunan jaring pengaman sosial yang produktif dan terarah," pungkasnya.