Berita

Banjir parah yang pernah melanda DKI Jakarta/Net

Publika

Antara Banjir Dan Retorika

KAMIS, 02 JANUARI 2020 | 18:25 WIB

JAKARTA banjir lagi, itulah kalimat yang selalu kita dengar. Seolah-olah sudah menjadi brand Kota Jakarta. Kita tahu banjir di Jakarta sudah terjadi bahkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang ini.

Hujan deras menjelang awal tahun 2020, memiliki intesitas hujan yang cukup tinggi. Bahkan terjadi banjir di Bekasi, Depok, dan Banten.

Namun dalam penangganan banjir, masing-masing kepala daerah punya strategi atau kebijakan untuk mengurangi dampak masalah banjir.


Untuk Jakarta, masalah banjir ini selalu menjadi konsumsi politik dalam membangun opini masyarakat, terutama kepedulian terhadap banjir. Sebelum “dia” menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, biasanya rajin sekali mengemukakan konsep penanggulangan banjir dari hilir ke hulu atau bahkan turun mengarungi air sungai memberi bantuan untuk korban banjir.

Siapapun “dia”, begitu “dia” menjadi gubernur DKI Jakarta hanya bisa beretorika atau berfilsafat kata-kata dengan menunjukan bahwa “dia” adalah gubernur DKI Jakarta yang punya konsep yang baik untuk mengatasi banjir.

Dan sekarang kita melihat kenyataannya belum ada satupun Gubernur DKI Jakarta yang punya konsep brilian untuk membangun sistem terintegrasi yang menyeluruh.

Konsep tinggal konsep, perencanaan tinggal perencanaan, semua itu hanya ada dalam permainan kata-kata atau seorang dosen sedang mengajari mahasiswanya berfilsafat dalam membangun kata-kata yang layak diucapkan mana untuk konsumsi media, politik, dan masyarakat.

Kinilah saatnya kita mulai membangun kekuatan bersama masyarakat Jakarta bahwa Jakarta butuh pemimpin yang mampuni dalam menghadapi segala keadaan. Masyarakat Jakarta sudah tidak butuh lagi pemimpin yang suka pencitraan, pemimpin yang suka retorika atau pandai berfilsafat.

Masalah banjir adalah masalah kita bersama bukan suka atau tidak suka terhadap pemimpin yang suka blusukan atau berfilsafat.

Setya Darma Pelawi
Senator Prodem (Jaringan Aktivis Pro Demokrasi)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya