Sumut Dapat Predikat Terkorup, Pengamat: KPK Hanya Alat Legitimasi?

Predikat terkorup yang didapat Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, tentu bukan hal yang diinginkan warganya. Terlebih, masih ada kota lain yang jumlah uang negara yang dikorupsi lebih besar dibanding Medan.

Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda sangat menyesalkan predikat terkorup dari KPK yang didapat Sumatera Utara (Sumut), terutama Medan. Padahal, menurut Elfenda, masih banyak kota-kota lain yang memiliki kasus korupsi lebih besar jika dilihat secara nominal keuangan negara yang hilang.

“Akhirnya hal ini yang membuat Sumatra Utara khususnya Kota Medan mendapat predikat korup yang besar,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut.

Keadaan memprihatinkan ini, menurut Elfenda disebabkan oleh perilaku elite yang tidak berubah, terutama para elit politik.

“Ini membuat kita warga Kota Medan menyayangkan perilaku elite politik yang tidak berubah. Ini yang sebenarnya menurut saya harus menjadi perhatian elite politik di Kota Medan dan provinsi Sumatra Utara,” ujarnya.

Menurut pemerintah, lanjut Elfenda, selama ini program kerja yang disebutkan telah dilaksanakan di bawah pengawasan KPK. Namun praktik korupsi masih terus terjadi.

“Apakah KPK hanya dijadikan alat legitimasi buat menyatakan 'ya di Medan sudah didampingi oleh KPK?'. Tapi kemudian praktik korupsi tetap berjalan,” katanya.

“Artinya ada yang tidak beres kan. Ini harusnya dijadikan bahan buat perbaikan. Karena belum menyentuh sebenarnya sistem yang sudah dibangun oleh birokrasi yang ada di Kota Medan dan pemerintah provinsi. Itu sebenarnya yang dilihat dari hasil evaluasi tersebut,” pungkasnya.