Berita

Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda/RMOLSumut

Politik

Sumut Dapat Predikat Terkorup, Pengamat: KPK Hanya Alat Legitimasi?

RABU, 01 JANUARI 2020 | 07:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Predikat terkorup yang didapat Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, tentu bukan hal yang diinginkan warganya. Terlebih, masih ada kota lain yang jumlah uang negara yang dikorupsi lebih besar dibanding Medan.

Pengamat Anggaran Pemerintah, Elfenda Ananda sangat menyesalkan predikat terkorup dari KPK yang didapat Sumatera Utara (Sumut), terutama Medan. Padahal, menurut Elfenda, masih banyak kota-kota lain yang memiliki kasus korupsi lebih besar jika dilihat secara nominal keuangan negara yang hilang.

“Akhirnya hal ini yang membuat Sumatra Utara khususnya Kota Medan mendapat predikat korup yang besar,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOLSumut.

Keadaan memprihatinkan ini, menurut Elfenda disebabkan oleh perilaku elite yang tidak berubah, terutama para elit politik.

“Ini membuat kita warga Kota Medan menyayangkan perilaku elite politik yang tidak berubah. Ini yang sebenarnya menurut saya harus menjadi perhatian elite politik di Kota Medan dan provinsi Sumatra Utara,” ujarnya.

Menurut pemerintah, lanjut Elfenda, selama ini program kerja yang disebutkan telah dilaksanakan di bawah pengawasan KPK. Namun praktik korupsi masih terus terjadi.

“Apakah KPK hanya dijadikan alat legitimasi buat menyatakan 'ya di Medan sudah didampingi oleh KPK?'. Tapi kemudian praktik korupsi tetap berjalan,” katanya.

“Artinya ada yang tidak beres kan. Ini harusnya dijadikan bahan buat perbaikan. Karena belum menyentuh sebenarnya sistem yang sudah dibangun oleh birokrasi yang ada di Kota Medan dan pemerintah provinsi. Itu sebenarnya yang dilihat dari hasil evaluasi tersebut,” pungkasnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI

Minggu, 26 September 2021 | 22:33

UPDATE

Adhie Massardi ke Luhut: Jangan Bikin Malu Gus Dur!

Selasa, 28 September 2021 | 13:22

PPP Tidak Setuju Pemerintah Usulkan Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

Selasa, 28 September 2021 | 13:16

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan Rapat Paripurna Walau Tidak Kuorum

Selasa, 28 September 2021 | 13:10

Kesal Karena Dipaksa Ikut, Warga Abdya Bubarkan Vaksinasi Covid-19

Selasa, 28 September 2021 | 13:01

Nikmati Libur, Vladimir Putin Dekati Sarang Beruang di Belantara Siberia

Selasa, 28 September 2021 | 12:59

Menko Airlangga Persilakan Liga 2 Gelar Pertandingan di Luar Jawa

Selasa, 28 September 2021 | 12:54

Dubes Afghanistan dari Pemerintahan Ghani Batal Bicara di PBB, Diancam Taliban?

Selasa, 28 September 2021 | 12:52

Angka Kemiskinan Meningkat, Wajar Kepuasan Masyarakat pada Jokowi Terus Menurun

Selasa, 28 September 2021 | 12:44

Taliban Larang Tukang Cukur Potong Janggut, Mereka yang Melanggar Dikenai Hukuman

Selasa, 28 September 2021 | 12:42

Pemerintah Usul Pemilu Mei 2024, Komisi II FPKS: Opsi Februari Lebih Berkualitas

Selasa, 28 September 2021 | 12:37

Selengkapnya