Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Nusantara

Nikmatnya PNS, Dapat Kado Tahun Baru Dari Jokowi

RABU, 01 JANUARI 2020 | 06:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

. Di penghujung tahun 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah kebijakan yang cukup mengejutkan, terutama untuk para abdi negara.  

Apa saja kebijakan itu?

Kenaikan Gaji PNS Sebesar 5 Persen
PNS resmi merasakan kenaikan gaji 5 persen mulai April 2019 seperti yang sudah dicantumkan dalam APBN. Kenaikan gaji 5 persen juga berlaku untuk TNI dan Polri.

Kenaikan gaji mulai berlaku setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah No 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan ini sempat menuai pro kontra karena keluar saat Jokowi tengah mengikuti masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

"Gaji ASN perlu dinaikkan karena mengikuti inflasi. Kalau tidak dinaikkan, daya beli pegawai turun malah, karena itu harus setiap tahun dinaikkan tentu jangan kalah dari inflasi. Ini tidak politis, rutin saja," kata Jusuf Kalla.

Pensiunan PNS  Dapat THR dan Gaji ke-13
Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pensiunan tetap mendapatkan hak istimewa berupa tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13, berlaku untuk tahun 2020.

Komitmen tersebut telah tertuang dalam alokasi belanja pegawai pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 416,1 triliun, seperti dikutip dalam dokumen Nota Keuangan.

Pemerintah juga menjamin, pemberian gaji ke-13 dan THR dipastikan lebih nendang dari kenaikan gaji. Di samping itu juga, ada kemungkinan penerima gaji ke 13 dan THR tahun depan mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini.

"Sudah jauh lebih baik [THR dan Gaji ke-13]. Itu jauh lebih baik kebijakan ini, lebih nendang dibandingkan itu [kenaikan gaji]. Bapak Ibu PNS tenang aja, dijamin, pensiunan pun dijaga juga," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Pangkas Eselon III dan IV Ganti Dengan Robot
Jumlah PNS di tingkat eselon III dan IV dipangkas. Jokowi ingin jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) diganti dengan jabatan fungsional yang mempunyai keahlian dan kompetensi yang tidak hanya mengerjakan hal-hal administrartif saja.

Tidak tanggung-tanggung, Jokowi ingin poisisi eselon III dan IV itu bisa digantikan dengan kecerdasan buatan (artificial intelegent) alias robot.

"Saya sudah bicara dengan yang jago IT. Kalau bisa diganti dengan AI. Jika muncul sebuah kecepatan, muncul perubahan budaya kerja, kultur baru," ujar Jokowi.

PNS Kerja dari Rumah
Ini adalah kebijakan dari Kementerian Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada November 2019.

Sekitar 1.000 PNS akan bekerja secara mobile. Artinya para abdi negara bisa mengerjakan tugas di rumah masing-masing layaknya perusahaan rintisan (startup).

Bappenas akan melakukan tahap uji coba pada 1 Januari 2020 untuk 1.000 PNS. Selama masa uji coba tersebut, kemungkinan hanya PNS di lingkungan Bappenas yang bisa kerja tanpa ngantor.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Hindari Gesekan, Polisi Hanya Kerahkan 600 Personel Pengamanan Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 11:21

Epidemiolog Jamin Tak Akan Ada Gelombang Ketiga Covid-19, Selama Mampu Menjalankan Syarat-syarat Ini

Senin, 27 September 2021 | 11:10

Melestarikan Tengkuluk, Penutup Kepala Perempuan Nusantara dengan Berbagai Makna

Senin, 27 September 2021 | 11:01

Partai Progresif Demokratik Taiwan: Reaksi Kuomintang atas Ucapan Selamat Xi Jinping Terlalu Lebay

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Humanis, Tidak Ada Kawat Berduri saat Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuji Sekjen Kemnaker

Senin, 27 September 2021 | 10:49

HMI Sultra Duga Ada Aktor Intelektual di Balik Rencana Demo BEM SI Soal TWK KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:45

Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Pelaksana Tugas Azis Syamsuddin

Senin, 27 September 2021 | 10:30

Bantu Capai Herd Immunity, Golkar Jakarta Gelar Vaksinasi Bagi 6 Ribu Warga dan Siswa

Senin, 27 September 2021 | 10:29

Lewat Surat, Xi Jinping Beri Ucapan Selamat kepada Pemimpin Baru Oposisi Taiwan

Senin, 27 September 2021 | 10:26

Selengkapnya