Berita

Junaidi Auly/Net

Bisnis

Bertahan Di 5 Persen, Indonesia Berpotensi Masuk Middle Income Trap

SELASA, 31 DESEMBER 2019 | 14:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah masih belum optimal dalam rangka mengelola turbulensi ekonomi global, sehingga di tahun 2019 beberapa aspek masih gagal mencapai target.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, belum mampu beranjak dari 5 persanan. Padahal, perlu level yang lebih tinggi agar persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih maksimal.

Jika tidak beranjak dari 5 persen, Indonesia berpotensi masuk pada kelompok negara-negara middle income trap.


Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly mengatakan, turbulensi ekonomi global telah memukul berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekspor, investasi, hingga bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

"Dikhawatirkan kondisi ini masih berlanjut hingga tahun depan. Berbagai lembaga dunia juga melihat belum kondusifnya ekonomi global. Apalagi perkembangan politik di Amerika Serikat tentunya dapat mempengaruhi pasar dan urgensi untuk diantisipasi," ujar Junaidi, Selasa (31/12).

Junadi menambahkan, terlepas dari gejolak yang ada, pemerintah sudah seharusnya memiliki langkah-langkah strategis untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih kencang.

"Kalau kita lihat, peranan perdagangan internasional pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 18-20 persen, sisanya peranan ekonomi domestik. Jadi, ruang untuk bergerak lebih cepat sebetulnya tersedia," tandasnya.

Pada bagian lain, Junaidi menyoroti ekonomi terus bergantung pada konsumsi rumah tangga, sehingga nilai tambahnya tidak signifikan bagi ekonomi nasional.

"Pemerintah perlu menggenjot investasi langsung agar kualitas pertumbuhan membaik. Kita akan sulit tumbuh, jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya