Berita

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte/Net

Dunia

Setelah Putin, PM Italia Ajak Presiden Erdogan Buat Larangan Terbang Di Libya

MINGGU, 29 DESEMBER 2019 | 10:33 WIB | LAPORAN: MEGA SIMARMATA

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte tidak hanya membahas krisis Libya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Melainkan juga telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Hal itu sebagaimana rilis akhir tahunnya yang berlangsung selama 3,5 jam di Villa Madama Roma, Sabtu (28/12).

Demi menyelesaikan krisis di Libya, kata PM Conte, negaranya mengusulkan untuk segera diberlakukannya zona larangan terbang (no fly zone) di seluruh wilayah Libya. Penetapan zona larangan terbang itu adalah opsi untuk menyelesaikan konflik Libya.
 

 
"Zona larangan terbang juga bisa menjadi instrumen untuk mencapai tujuan penghentian permusuhan sesegera mungkin," lanjut Conte.

Italia pun, kata PM Conte, mendukung sepenuhnya inisiatif untuk diadalammya Konferensi Libya pada awal tahun 2020 di Berlin, Jerman.

"Jadi ada aktivitas diplomatik yang luas di pihak Italia yang seringkali tidak terlihat," kata Conte.

Seperti juga Turki, Italia berdiri di belakang Perdana Menteri Libya Fayez al-Serraj dan pemerintahnya yang berbasis di Tripoli, yang didukung oleh Kesepakatan Nasional (GNA). 

Sementara Rusia mendukung kekuatan tokoh militer Khalifa Haftar, yang berbasis di timur Libya, yang berusaha selama berbulan-bulan terakhir ini untuk mengambil alih Tripoli, sehingga membuat Libya semakin terjerat krisis berkepanjangan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya