Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net

Politik

Ketum PBNU Tagih Janji Rp 1,5 T, Begini Respons Sri Mulyani

JUMAT, 27 DESEMBER 2019 | 09:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj secara khusus menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait janji gelontoran dana Rp 1,5 triliun untuk kredit murah.

Melalui video yang yang diunggah Ketua PBNU yang juga staf khusus Wapres Maruf Amin, Robikin Emhas, Kiai Said mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima sepeser pun dari nilai yang dijanjikan tersebut.

"Namun sampai hari ini satu peser pun belum terlaksana. ini biar tahu semua seperti apa pemerintah kita ini. Biar tahu semua,” ujar Kiai Said.


Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, akhirnya angkat bicara terkait janjinya yang diklaim tercantum dalam nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan PBNU namun belum terealisasi.

Sri Mulyani berkelit kalau nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut tak hanya dilakukan Kementerian Keuangan dengan PBNU semata.

Namun, juga dengan organisasi masyarakat (ormas) lainnya. MoU, kata Sri, telah dilakukan sejak 2017. Dikatakannya, dana kredit murah yang ditagihkan juga telah disalurkan.

"Di dalam desainnya, kami membuat MoU dengan NU dan ormas lainnya di dalam APBN 2017. Operasionalisasi dari anggaran Rp 1,5 triliun itu adalah dengan menyalurkan kredit ultramikro melalui beberapa lembaga," terang Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis, (26/12), seperti dilaporkan Kantor Berita RMOLBaten.

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, tidak mungkin memberikan secara langsung dana yang dikelola instansi pemerintah kepada masyarakat individual.

Karena itu, dilakukan melalui beberapa agen penyalur. Seperti PT Bahana Artha Ventura (BAV) dan PT Permodalan Nasional Madani (PMN).

"Kami juga bekerja sama dengan institusi yang memang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat yang merupakan peminjam ultramikro, seperti di PBNU itu Koperasi Sidogiri. Ada lima koperasi yang sudah menerima Rp 211 miliar," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun.

Dikatakan Aqil Siroj, NU kesulitan menjalankan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat karena tak kunjung mendapat bantuan dari pemerintah.

"Pernah kami MoU dengan Menteri Sri Mulyani katanya akan menggelontorkan kredit murah Rp 1,5 triliun. Ila hadza yaum, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Ini biar tahu Anda semua seperti apa pemerintah ini," terang Kiai Said.  

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya