Berita

Menko Polhukam, Mahfud MD (tengah berkemeja putih)/RMOL

Politik

Mahfud MD: Pemerintah Sangat Selektif Jatuhkan Hukuman Mati

KAMIS, 26 DESEMBER 2019 | 20:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hukuman mati di Indonesia masih menuai polemik di mata dunia terutama bagi para pegiat atau aktivis hak asasi manusia (HAM). Pasalnya, hukuman mati tersebut telah menciderai penegakkan HAM yang saat ini tengah gencar digaungkan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, kasus dengan putusan hukuman mati di Indonesia yang sudah incracht sebanyak 27-28 kasus termasuk yang sudah kasasi dan juga mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

Untuk menekan angka tersebut, kata Mahfud, pemerintah telah menyeleksi secara ketat agar tidak ada hukuman mati.


“Nanti kita akan melihat situasi karena persoalan hukuman mati masih kontroversial harus dilakukan secara sangat-sangat selektif. Sangat selektif karena menyangkut kemanusiaan, kemudian menyangkut kepentingan hukum kita juga dan menyangkut kepentingan internasional,” ujar Mahfud di Restoran Bakso Budjangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Dia menerangkan, hukuman mati di Indonesia telah termaktub dalam konstitusi sehingga tidak ada keraguan dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pelaku kriminal berat yang merugikan negara.

“Itu sangat-sangat selektif, tetapi hukuman mati di Indonesia masih berlaku secara sah berdasarkan konstitusi. itu saja,” tandasnya.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya