Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Humas Balaikota

Politik

Pengamat: Mau Kritik Anies? Harus Berdasarkan Fakta Akurat

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Di antara sekian banyak Kepala Daerah di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepertinya kerap jadi sasaran kritikan, nyinyiran, bahkan bully-an. Padahal, tak semua bully yang menyasar Anies punya latar belakang fakta dan data yang valid. Cenderung berdasarkan ketidaksukaan.

Paling gres, adalah upaya mem-bully Anies atas insiden ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Kemayoran. Anies dinilai harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Padahal, proyek jembatan tersebut bukan dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jembatan tersebut merupakan pekerjaan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran, yang merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI.


Dengan banyaknya politisi yang salah sasaran mem-bully Anies, dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menilai masyarakat di Indonesia tidak bodoh terhadap segala bully-an yang dialamatkan kepada Anies.

Apalagi, di era digital saat ini sudah banyak data dan fakta tersebar di internet.

"Ya (harus jadi pelajaran), saya kira masyarakat kita makin hari makin tidak bodoh, bisa milah-milah (informasi)," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/12).

Sehingga, Nyarwi menyarankan kepada para politisi yang ingin mengkritik Anies, harus mencari data dan fakta yang benar lebih dulu. Tidak asal nyinyir.

"Artinya orang bisa melihat kelemahan Anies pasti, tapi juga bisa mengapresiasi kinerja yang dilakukan. Kalau mau kritik kelemahan Anies tentu harus berbasis pada fakta yang lebih akurat lah," tegasnya.

Kritikan yang muncul atas insiden ambruknya jembatan yang dikelola Pemerintah Pusat harus jadi pelajaran agar lebih jeli mengkritik sesuai sasarannya.

"Misalnya infrastruktur (yang dikritik) ya infrastruktur DKI, tapi tidak pada objek salah sasaran," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya