Berita

Tangkapan layar cuitan eks caleg PSI, Agus Sari/Repro

Politik

Salah Membully Anies, PSI Harus Belajar Tidak Asal Ngomong Tanpa Data

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 02:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap kritis sejumlah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Pemprov DKI Jakarta akan menjadi bumerang jika hanya sekadar bicara tanpa data.

Hal itu disampaikan Dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad berkenaan dengan kritik salah sasaran yang dilontarkan politisi PSI, Agus Sari kepada Gubernur Anies Baswedan terkait ambruknya Jembatan Lengkung Kemayoran.

"Kalau nge-bully tanpa data dan fakta yang akurat ya itu tentu menurunkan kredibilitas mereka sendiri," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).


Apalagi, kritik yang disampaikan melalui media sosial jekanya akan sulit dihilangkan. Hal ini tentu akan menjadi catatan minor bagi partai pimpinan Grace Natalie itu.

"Artinya publik kan lama-lama tahu di era ini kan semua data dan fakta transparan, lebih mudah di akses. Jejak digital mereka bisa menjadi bumerang kalau mereka salah sasaran dalam mengkritik," jelasnya.

Kejadian ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Utan Kemayoran, Jakarta Pusat belakangan menjadi 'senjata' bagi beberapa pihak untuk mem-bully Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Mereka menganggap Anies menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas ambruknya jembatan yang baru saja diresmikan pada Sabtu (21/12).

Seperti yang disampaikan eks Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Sari. Ia menyindir ambruknya jembatan tersebut dengan Aibon yang sempat heboh dalam anggaran DKI 2020.

"Mungkin kurang kuat. Coba ditambah aibonnya," tulis Agus diakun twitternya.

Namun sayang, sindiran tersebut belakangan mentah lantaran Jembatan itu bukan pekerjaan Pemprov DKI Jakarta melainkan di bawah pengawasan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran. Jika ditelaah lebih lanjut, proyek jembatan tersebut justru bersinggungan langsung dengan pemerintah pusat lantaran PPK Kemayoran sendiri bertanggung jawab kepada Sekretariat Negara.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya