Berita

Tangkapan layar cuitan eks caleg PSI, Agus Sari/Repro

Politik

Salah Membully Anies, PSI Harus Belajar Tidak Asal Ngomong Tanpa Data

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 02:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sikap kritis sejumlah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Pemprov DKI Jakarta akan menjadi bumerang jika hanya sekadar bicara tanpa data.

Hal itu disampaikan Dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad berkenaan dengan kritik salah sasaran yang dilontarkan politisi PSI, Agus Sari kepada Gubernur Anies Baswedan terkait ambruknya Jembatan Lengkung Kemayoran.

"Kalau nge-bully tanpa data dan fakta yang akurat ya itu tentu menurunkan kredibilitas mereka sendiri," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).

Apalagi, kritik yang disampaikan melalui media sosial jekanya akan sulit dihilangkan. Hal ini tentu akan menjadi catatan minor bagi partai pimpinan Grace Natalie itu.

"Artinya publik kan lama-lama tahu di era ini kan semua data dan fakta transparan, lebih mudah di akses. Jejak digital mereka bisa menjadi bumerang kalau mereka salah sasaran dalam mengkritik," jelasnya.

Kejadian ambruknya Jembatan Lengkung di Hutan Kota Utan Kemayoran, Jakarta Pusat belakangan menjadi 'senjata' bagi beberapa pihak untuk mem-bully Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Mereka menganggap Anies menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas ambruknya jembatan yang baru saja diresmikan pada Sabtu (21/12).

Seperti yang disampaikan eks Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agus Sari. Ia menyindir ambruknya jembatan tersebut dengan Aibon yang sempat heboh dalam anggaran DKI 2020.

"Mungkin kurang kuat. Coba ditambah aibonnya," tulis Agus diakun twitternya.

Namun sayang, sindiran tersebut belakangan mentah lantaran Jembatan itu bukan pekerjaan Pemprov DKI Jakarta melainkan di bawah pengawasan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran. Jika ditelaah lebih lanjut, proyek jembatan tersebut justru bersinggungan langsung dengan pemerintah pusat lantaran PPK Kemayoran sendiri bertanggung jawab kepada Sekretariat Negara.


Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Lanal Banten dan Stakeholder Berjibaku Padamkan Api di Kapal MT. Gebang

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:55

Indonesia Tetapkan 5,5 Juta Hektare Kawasan Konservasi untuk Habitat Penyu

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:41

Kepercayaan Global Terus Meningkat pada Dunia Pelayaran Indonesia

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:27

TNI AU Distribusikan Bantuan Korban Banjir di Sulsel Pakai Helikopter

Minggu, 05 Mei 2024 | 19:05

Taruna Jadi Korban Kekerasan, Alumni Minta Ketua STIP Mundur

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:42

Gerindra Minta Jangan Adu Domba Relawan dan TKN

Minggu, 05 Mei 2024 | 18:19

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Jadi Lokasi Mesum, Satpol PP Bangun Posko Keamanan di RTH Tubagus Angke

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:24

Perbenihan Nasional Ikan Nila Diperluas untuk Datangkan Cuan

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:59

Komandan KRI Diponegoro-365 Sowan ke Pimpinan AL Cyprus

Minggu, 05 Mei 2024 | 16:52

Selengkapnya