Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya bukan persoalan sepele dan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta negara hadir untuk mencarikan solusi agar para nasabah Jiwasraya tak dirugikan. Jika dibiarkan menguap, ia khawatir kasus tersebut seperti skandal Bank Century.
“Kehadiran negara (pemerintah) perlu untuk mem-
backup nasabah ini. Jangan sampai kasus Bank Century 10 tahun lalu kembali terulang. Lagi-lagi masyarakat dan nasabah yang jadi korban,†ujar Baidowi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (23/12).
Pada periode Oktober-Desember 2019, terhitung Rp 12,4 triliun tak sanggup dibayar perusahaan asuransi plat merah itu. Besarnya utang tersebut, Awiek, sapaan Achmad Baidowi tak yakin bisa dibayar lunas.
“Tentu kalau harus dibayar lunas dalam tahun 2020, saya yakin
gak sanggup, tidak akan bisa, sulit. Itu dana yang cukup besar, maka solusinya bertahap,†imbuhnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit Jiwasraya lantaran maslah tersebut memiliki potensi kerugian negara.
“Karena jiwasraya merupakan BUMN, maka kami berharap dari DPR itu nanti keputusannya bisa jadi melalui Komisi terkait memerintahkan BPK untuk melakukan audit terhadap potensi kerugian negara,†sambung Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.
Wasekjen DPP PPP ini juga mendorong pembentukan panja atau pansus terkait masalah Jiwasraya guna mendalami masalah Jiwasraya serta mencarikan solusinya.
“Di Komisi VI, kami menjalankan fungsi pengawasan. Sudah ada kesepakatan di Komisi VI membentuk panja ataupun pansus, untuk dalami persoalan ini, supaya
clear, masalahnya di mana dan solusinya seperti apa,†tegasnya.
“Yang berikutnya efisiensi yang dilakukan oleh pihak Jiwasraya sendiri. Jangan pula perusahaan bermasalah ini progres efisiensinya tidak ada,†pungkasnya.
