Berita

Pintu utama IGD RSCM/Net

Nusantara

Masuk UGD Dipersulit, Ketum KNPI Minta Dirut RSCM Mundur

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 18:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyesalkan pengamanan akses menuju Unit Gawat Darurat (UGD) RSCM Jakarta, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Hal ini terjadi ketika sang ibu Haris terkena serangan jantung dan harus segera mendapat pertolongan dari dokter, tapi malah dihambat oleh para securty yang berjaga di depan akses rumah sakit.

Menurut Haris, tidak seharusnya rumah sakit seketat itu, apalagi khusus untuk ruang unit gawat darurat.


"Ini terjadi pada saya yang mengantar ibu yang butuh pertolongan cepat, kenapa dibuat ribet dengan ditanya-tanya dan dilempar-lempar," ujar dia kepada wartawan, Senin (23/12).

Harusnya, kata Haris, para securty bisa membantu para calon pasien untuk mendapatkan pertolongan yang maksimal, sehingga nyawa sang pasien yang kritis bisa segera tertolong.

"Dengan cara mereka seperti itu bagimana dengan kondisi pasien yang kritis, butuh pertolongan cepat. Apakah kalau meninggal karena proses seperti itu, mereka mau tanggungjawab. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sebagai orang yang paham soal administrasi, Haris mengaku mengerti soal prosedur, tapi dia meminta khusus untuk UGD tidak boleh diperlakukan secara berbelit-belit. Karena menurutnya, orang yang pergi ke UGD pasti butuh pertolongan cepat.

"Saya menyesalkan sikap penjagaan seperti ini, saya mendesak Dirut RSCM untuk mengevaluasi ini, jika tidak mampu sebaiknya mundur dan jadi dirut di hotel bintang lima saja yang memang perlu penjagaan ketat untuk akses masuknya," tegasnya.

Haris juga meminta bahwa perlakukan tersebut harusnya bisa dibedakan. Kata dia, boleh saja itu dilakukan di ruang perawatan, tapi tidak untuk akses menuju ke UGD. Dia menilai, securty di RSCM tidak manusiawi.

"Saya menyesalkan ini semua. Karena ibu saya butuh pertolongan cepat," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya