Berita

Pintu utama IGD RSCM/Net

Nusantara

Masuk UGD Dipersulit, Ketum KNPI Minta Dirut RSCM Mundur

SENIN, 23 DESEMBER 2019 | 18:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menyesalkan pengamanan akses menuju Unit Gawat Darurat (UGD) RSCM Jakarta, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat.

Hal ini terjadi ketika sang ibu Haris terkena serangan jantung dan harus segera mendapat pertolongan dari dokter, tapi malah dihambat oleh para securty yang berjaga di depan akses rumah sakit.

Menurut Haris, tidak seharusnya rumah sakit seketat itu, apalagi khusus untuk ruang unit gawat darurat.


"Ini terjadi pada saya yang mengantar ibu yang butuh pertolongan cepat, kenapa dibuat ribet dengan ditanya-tanya dan dilempar-lempar," ujar dia kepada wartawan, Senin (23/12).

Harusnya, kata Haris, para securty bisa membantu para calon pasien untuk mendapatkan pertolongan yang maksimal, sehingga nyawa sang pasien yang kritis bisa segera tertolong.

"Dengan cara mereka seperti itu bagimana dengan kondisi pasien yang kritis, butuh pertolongan cepat. Apakah kalau meninggal karena proses seperti itu, mereka mau tanggungjawab. Ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sebagai orang yang paham soal administrasi, Haris mengaku mengerti soal prosedur, tapi dia meminta khusus untuk UGD tidak boleh diperlakukan secara berbelit-belit. Karena menurutnya, orang yang pergi ke UGD pasti butuh pertolongan cepat.

"Saya menyesalkan sikap penjagaan seperti ini, saya mendesak Dirut RSCM untuk mengevaluasi ini, jika tidak mampu sebaiknya mundur dan jadi dirut di hotel bintang lima saja yang memang perlu penjagaan ketat untuk akses masuknya," tegasnya.

Haris juga meminta bahwa perlakukan tersebut harusnya bisa dibedakan. Kata dia, boleh saja itu dilakukan di ruang perawatan, tapi tidak untuk akses menuju ke UGD. Dia menilai, securty di RSCM tidak manusiawi.

"Saya menyesalkan ini semua. Karena ibu saya butuh pertolongan cepat," pungkasnya.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya