Jangan Seenaknya Kritik, DPR Juga Ikut Bersalah Atas Kasus Jiwasraya

Permasalahan yang kini dialami perusahaan BUMN Jiwasraya merupakan kesalahan dari lembaga eskutif dan legislatif. Pasalnya, sebagai lembaga pengawas, jika kinerja DPR benar tentu sejak awal bisa menemukan potensi permasalahan.

Selain itu, kinerja dari eksekutif di bawah Kementerian BUMN yang tidak mampu melihat secara komprehensif akar permasalahan adalah bukti jika kinerja BUMN selama ini sebatas laporan "ABS" asal bapak senang.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, secara kekuasaan memang itu di bawah Kementerian BUMN yang telah lalai dalam menjalankan kewajiban.

"Jika sebatas ABS tanpa melakukan penelusuran lebih jauh patut diduga ada kemungkinan selama ini telah terjadi konspirasi besar yang tidak hanya sebatas melibatkan para petinggi Jiwasraya," tutur Jajat, Senin (23/12).

Jajat menambahkan, dan jika benar apa yang dikatakan pemerintah bahwa permasalahan ini sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, lantas bagaimana dengan hasil kinerja DPR sebagai lembaga pengawas.

Jika kejadian ini tidak diungkap secara detail maka akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat apakah ini benar hanya sebatas kesalahan dari pimpinan Jiwasraya, atau memang sudah ada skenario besar untuk bersama-sama merampok uang negara.

"Tidak cukup sebuah kesalahan yang jelas-jelas menimbulkan kerugian negara yang besar hanya bisanya menyalahkan sekelompok orang. Ini merupakan tantangan besar bagi Jaksa Agung yang baru, apakah akan mampu mengungkap aktor di balik semua ini atau hanya selesai dengan pada sati figur," tutup Jajat.