Berita

Demo solidaritas untuk Uighur/Net

Politik

Inti Masalah Uighur Soal Politik, Agama Hanya Faktor Kebetulan

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 13:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dugaan persekusi yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur yang mayoritas adalah umat muslim terus disuarakan. Semakin hari, suara yang semakin terdengar mengidentikan persoalan Uighur dengan agama.

Namun, dikatakan oleh seorang peneliti ilmu hubungan internasional, Mohamad Rosyidin, persoalan yang menimpa etnis Uighur bukan didasari oleh agama, melainkan politik.

Dia menguraikan bahwa Provinsi Xinjiang yang merupakan daerah otonomi Uighur, merupakan wilayah China yang berbatasan langsung dengan Asia Tengah.


Secara identitas, muslim Uighur faktanya merasa lebih dekat dengan kultur Turki-Asia Tengah. Nasionalisme mereka pun lebih condong ke arah sana.

Sementara itu, Pemerintah China getol melawan potensi gerakan separatis yang mengganggu stabilitas nasional.

“Kita tahu China adalah negara komunitas yang sangat sentralistis. Jadi mereka (China) akan menindak keras siapa saja yang terindikasi separatis," lanjutnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (22/12).

Bukan hanya pada etnis Uighur, China pun pernah melakukan hal yang sama dengan menindas komunitas Falun Gong yang merupakan umat Buddha, lalu juga ada invasi yang dilakukan oleh China ke Tibet. Dan saat ini, hal yang menimpa Hong Kong pun berpusat pada persoalan yang serupa.

"Jadi intinya ini soal politik. Agama hanya jadi faktor kebetulan saja," ujar Rosyidin menggarisbawahi.

Sedangkan mengenai isu hak asasi manusia (HAM), Rosyidin yang kerap menulis jurnal mengenai kebijakan luar negeri China ini mengatakan, konsep HAM China berbeda dengan perspektif dari Barat.

Filosofi Konfusian, terangnya, lebih berperan dalam isu ini, sehingga kekerasan dilegitimasi sejauh untuk menjaga ketertiban.

"Itulah sebabnya China menyangkal dianggap melanggar HAM," pungkas dosen HI Universitas Diponegoro (Undip) ini.  

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya