Berita

Diskusi LP3ES saat launching Outlook Demokrasi/RMOL

Politik

Didik J Rachbini: Di Era Jokowi, Siklus Demokrasi Berubah Jadi Otoriter Kembali Terjadi

SABTU, 21 DESEMBER 2019 | 18:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sistem Demokrasi di Indonesia kini telah mengalami masalah dan kekuatan oligarki kekuasaan semakin muncul karena suara civil society sangat lemah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Prof Didik J. Rachbini saat peluncuran dua buku Outlook Demokrasi LP3ES di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menurut Prof Didik, suara dari civil society saat ini sangat lemah serta suara di parlemen yang menjadi check and balance juga sangat lemah.


"Suara dari civil society itu dalam demokrasi yang ada sekarang itu sangat lemah dan suara parlemen untuk check and balance hampir mustahil karena semua yang ada disana itu berebut kekuasaan, tidak mengerti sistem. Jadi meskipun oposisi dalam pilres, masuk juga ke koalisi, sehingga tidak ada oposisi," ucap Prof Didik J. Rachbini, Sabtu (21/12).

Dampaknya kata Prof Didik, demokrasi di Indonesia menjadi cacat lantaran tidak adanya check and balance kekuasaan.

"Dan dengan kosongnya check and balance ini, maka demokrasi menjadi cacat tidak ada check and balance seperti per atau ayunan yang tidak punya balance sehingga bergeraknya tidak baik," kata Prof Didik.

Apalagi kata Didik, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin terlihat siklus 20 tahunan. Dimana, demokrasi semakin perlahan berubah menjadi sistem oligarki.

"Kalau saya sebut di tengah-tengah kepemimpinan Jokowi yang makin kuat itu tidak ada nih sarana yang melakukan kritik. Orang ditangkap, polisi yang nangkap itu didukung oleh cyber. Dan ini seperti kembali 20 tahunan menjadi otoriter dari demokrasi ke otoriter," papar Didik.

Kekuatan oligarki kata Prof Didik, adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden yang menyertakan pengikut bawah tanah untuk tetap kuat dan selalu dibela dan memberangus pihak yang berbeda pendapat.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya