Berita

Donald Trump/Net

Politik

Pengamat: Pemakzulan Trump Masih Sama Dengan Ketidakpastian Ekonomi RI

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 23:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Anggota Dewan Amerika Serikat (AS) yang memakzulkan Trump dari kursi Presiden dianggap belum memberikan kepastian bagi kondisi perekonomian RI, yang diprediksi juga bakal terdampak kecamuk perang dagang saat ini.

Pengamat ekonomi politik dari Universitas Airlangga, Ichsanuddin Noorsy, menilai pemakzulan atau impichment Trump tersebut Tidak memberikan angin segar ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Apakah ini akan memberikan angin segar bagi pemerintahan Joko Widodo yang akan menghadapi resesi? Saya bilang enggak," ujar Ichsan, panggilan akrab Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (19/12).


Alasan pertama yang dibeberkan Ichsan ialah dengan melihat pemakzulan Trump dari sisi politiknya. Katanya, fenomena ini merupakan tahap awal dari perbaikan kondisi politik di dalam negeri AS.

"Karena posisi impichment (pemakzulan) bahasa politiknya, posisinya cuma posisi dekonstruksi politik," sebut Ichsan.

Kemudian di dalam alasannya yang kedua, Ichsan menyebutkan, jika memang Trump mundur sebagai Presiden, tidak serta merta perekonomian AS langsung merangkak naik.

Sebab, dalam waktu transisi kepemimpinan, pastinya terdapat perubahan kebijakan yang akan dilakukan. Sehingga hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Mau tidak mau, kata Ichsan, perekonomian AS dan global baru akan kentara perubahannya pasca Pemilu Presiden AS pada November tahun depan. Itu pun belum tentu membuat perekonomian Indonesia menjadi positif.

"Pertanyaannya, apakah dengan Trump di Impich dan berhasil di Impich atau dijatuhkan, lalu Demokrat kembali masuk dan memberi jalan bagi tahun 2020, lantas situasi Amerika akan menolong Indonesia? Saya bilang enggak," ucap Ichsan.

"Karena persoalan ini akan sangat ditentukan pada tahun 2020 nya. Bukan hanya dari posisi impichmentnya," dia menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya