Berita

Ilustrasi/Net

Global

Gagal Sepakat Soal Jumlah Kontribusi, Nasib Pasukan AS Di Korsel Dipertanyakan

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 22:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Selatan dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kata sepakat soal nilai kontribusi yang harus dibayarkan Korea Selatan untuk menampung 28.500 tentara Amerika Serikat.

Gagalnya pembicaraan pekan ini terjadi karena kurangnya kesepakatan yang dibuat dalam pembicaraan yang dipimpin oleh kepala negosiator Korea Selatan Jeong Eun-bo dan mitranya dari Amerika Serikat, James DeHart. Meski begitu, kedua belah pihak masih akan melanjutkan pembicaraan putaran baru awal tahun depan.

"Kedua pihak telah memperluas pemahaman mereka satu sama lain melalui banyak diskusi meskipun ada perbedaan posisi mereka dalam berbagai masalah, dan memutuskan untuk melanjutkan konsultasi yang erat," begitu keterangan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Channel News Asia (Rabu, 18/12).


Sementara itu, anggota parlemen Korea Selatan menyebut bahwa Amerika Serikat menuntut dana hingga 5 miliar dolar AS per tahun untuk membuat ribuan tentara mereka tetap berada di negeri ginseng. Namun Korea Selatan keberatan dengan jumlah tersebut karena lebih dari lima kali lipat jumlah yang disepakati Korea Selatan untuk dibayarkan tahun ini.

Kenaikan nilai kontribusi itu merupakan bagian dari kebijakan "America First" ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menuntut agar sekutu-sekutu Amerika Serikat, termasuk anggota NATO dan Jepang, untuk membayar lebih untuk pertahanan. Tidak terkecuali Korea Selatan.

Trump bahkan tidak sungkan menunjuk Korea Selatan sebagai negara kaya yang mengambil untung dari pasukan militer Amerika Serikat.

Untuk diketahui, keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan merupakan warisan Perang Korea 1950-1953. Keberadaan mereka juga sekaligus sebagai pertahanan atas ancaman lanjutan dari Korea Utara. Pasalnya Perang Korea berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.

Sejumlah pakar, baik dari Amerika Serikat maupun Korea Selatan, memperingatkan bahwa jika tidak ada kesepakatan tercapai, maka hal itu bisa membuat masa depan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan dipertanyakan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya