Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Gagal Sepakat Soal Jumlah Kontribusi, Nasib Pasukan AS Di Korsel Dipertanyakan

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 22:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Selatan dan Amerika Serikat gagal untuk mencapai kata sepakat soal nilai kontribusi yang harus dibayarkan Korea Selatan untuk menampung 28.500 tentara Amerika Serikat.

Gagalnya pembicaraan pekan ini terjadi karena kurangnya kesepakatan yang dibuat dalam pembicaraan yang dipimpin oleh kepala negosiator Korea Selatan Jeong Eun-bo dan mitranya dari Amerika Serikat, James DeHart. Meski begitu, kedua belah pihak masih akan melanjutkan pembicaraan putaran baru awal tahun depan.

"Kedua pihak telah memperluas pemahaman mereka satu sama lain melalui banyak diskusi meskipun ada perbedaan posisi mereka dalam berbagai masalah, dan memutuskan untuk melanjutkan konsultasi yang erat," begitu keterangan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Channel News Asia (Rabu, 18/12).


Sementara itu, anggota parlemen Korea Selatan menyebut bahwa Amerika Serikat menuntut dana hingga 5 miliar dolar AS per tahun untuk membuat ribuan tentara mereka tetap berada di negeri ginseng. Namun Korea Selatan keberatan dengan jumlah tersebut karena lebih dari lima kali lipat jumlah yang disepakati Korea Selatan untuk dibayarkan tahun ini.

Kenaikan nilai kontribusi itu merupakan bagian dari kebijakan "America First" ala Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia menuntut agar sekutu-sekutu Amerika Serikat, termasuk anggota NATO dan Jepang, untuk membayar lebih untuk pertahanan. Tidak terkecuali Korea Selatan.

Trump bahkan tidak sungkan menunjuk Korea Selatan sebagai negara kaya yang mengambil untung dari pasukan militer Amerika Serikat.

Untuk diketahui, keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan merupakan warisan Perang Korea 1950-1953. Keberadaan mereka juga sekaligus sebagai pertahanan atas ancaman lanjutan dari Korea Utara. Pasalnya Perang Korea berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan bukan perjanjian damai.

Sejumlah pakar, baik dari Amerika Serikat maupun Korea Selatan, memperingatkan bahwa jika tidak ada kesepakatan tercapai, maka hal itu bisa membuat masa depan kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan dipertanyakan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya