Berita

Petinggi Muhamdiyah/Net

Publika

Sikap Tegas Muhammadiyah

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 13:36 WIB

PEMBERITAAN Wall Street Journal memojokkan Ormas Islam Indonesia yakni tiga organisasi MUI, NU dan Muhammadiyah.

Diberitakan Ormas Islam telah mendapat fasilitas dan "rayuan" Pemerintah China dalam kasus pelanggaran HAM atas masyarakat Uighur di Xinjiang.

Muhammadiyah telah melakukan klarifikasi, bantahan, dan menunjukkan sikap tegasnya.


Melalui konperensi pers di Jakarta, Muhammadiyah menegaskan bahwa apa yang diberitakan media asing itu adalah fitnah dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, karenanya Wall street Journal diminta untuk meralat pemberitaan dan meminta maaf.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi maka Muhammadiyah akan melakukan "langkah-langkah hukum sebagaimana mestinya".

Ditambah berbagai desakan baik kepada Pemerintah Indonesia agar lebih aktif membantu menghentikan pelanggaran HAM Pemerintah Tiongkok atas masyarakat Uighur di Xinjiang, kepada OKI, kepada PBB, dan tentu saja kepada Penerintah Tiongkok sendiri sebagai pihak yang melakukan kezaliman.

Terhadap Pemerintah Tiongkok Muhammadiyah mendesak sekurangnya empat hal. Pertama, lebih terbuka memberi informasi dan akses kepada masyarakat internasional.

Kedua, menghentikan pelanggaran HAM. Ketiga, melakukan penyelesaian damai dan dialog dengan tokoh Uighur. Dan keempat, memberi kebebasan beribadah dan untuk memelihara identitas.

"Ultimatum" pada WSJ adalah upaya strategis agar media ini tidak dijadikan alat kepentingan Amerika yang sedang berseteru dengan China maupun kepentingan China sendiri yang sedang menunjukkan kemampuannya dalam mempengaruhi kekuatan dunia, termasuk Ormas Islam di Indonesia.

WSJ harus bertanggungjawab atas fitnah yang dilakukan kepada Muhammadiyah.

Pemerintah China atau Tiongkok memang licik. Paham komunis yang dianut negaranya membenarkan utuk melakukan penyesatan opini dan tipu daya politik. Membohongi dunia dengan imajinasi. Indoktrinasi dibingkai dengan pendidikan vokasi, cuci otak disebut re-edukasi, serta deradikalisasi sebagai kamuflase dari deislamisasi.

Musuh dari rezim Komunis adalah agama. Masyarakat Muslim Uighur harus dibuat hancur lebur.

RRC atau Tiongkok ini memang sedang merajalela memperluas "koloni" dan hegemoni. Modalnya ekonomi dalam bentuk investasi dan hutang luar negeri.

Banyak Kepala Pemerintah baik Raja atau Presiden yang berhasil ditundukkan dan berada di bawah pengaruh dan kendalinya. Mereka adalah boneka-boneka yang tak berdaya. Penjilat dan pengabdi China.

Kondisi seperti ini akan membawa konsekuensi bahwa RRC atau Tiongkok akan menjadi musuh dunia dan musuh umat Islam. Dunia dan umat wajib untuk melawannya.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati sosial dan politik.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya